Ahok: Jokowi dan Mendagri Tak Kompromi Penerapan "E-budgeting"

Menurut dia, penerapan sistem e-budgeting itu dapat mengantisipasi dugaan anggaran siluman dan dapat menghemat uang negara. 

"Artinya, Pak Presiden dan Pak Mendagri itu untuk tetap mempertahankan e-budgeting dan melakukan penghematan, itu dasarnya. Soal perselisihan dan penolakan (sistem e-budgeting) dengan DPRD, besok kami kembali akan membahas di sini, karena Pak Mendagri sudah punya konsep dan solusinya," kata Basuki, di kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (4/3/2015). 

Ia pun merasa senang mendapat dukungan memberantas serta menolak upaya penyelipan anggaran siluman.

Sekadar informasi, Basuki menolak usulan anggaran siluman DPRD DKI sebesar Rp 12,1 triliun di dalam APBD DKI 2015 yang totalnya Rp 73,08 triliun.

Basuki mengaku mendapat saran dari pemerintah pusat untuk menjalankan program unggulan sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2013-2017.

"Mendagri dan Presiden meminta kami untuk tetap melaksanakan e-budgeting. Semua anggaran harus sesuai dengan RPJMD, sesuai dengan KUAPPAS (kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara) sesuai untuk pembangunan DKI," kata pria yang biasa disapa Ahok itu. 

Mantan Politisi Gerindra dan Golkar ini mengharapakan sistem e-budgeting dapat diterapkan secara nasional.

Sehingga, tidak ada lagi proyek titipan pada pembahasan APBD di seluruh Indonesia, bahkan dapat dierapkan dalam pembahasan APBN.

Namun, tentunya rencana ini memerlukan persetujuan Presiden Joko Widodo. "Dengan cara seperti ini kami bisa teliti, kalau Pak Presiden bisa bantu lebih baik lagi, ini bukan soal Ahok. Tetapi mau enggak kami ini mulai tahun ini. Ini jadi titik tolak semua APBD e-budgeting dan jika APBN bisa di e-budgeting, semua orang bisa melihat siapa saaja yang main masukin data dan kurangi data," ujar Basuki.