Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPRD: Tiba-tiba Ahok Bicara Tanpa Mengindahkan Sopan Santun

Kompas.com - 05/03/2015, 14:52 WIB
Aldo Fenalosa

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dari Fraksi PDI Perjuangan menceritakan bahwa sebenarnya mediasi berlangsung lancar. Tiba-tiba, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) marah-marah.

"Mediasi sebetulnya berjalan baik dan beretika. Hampir sampai di ujung mediasi sebenarnya. Kita sudah menyerahkan keputusan APBD kepada Mendagri. Tapi, tiba-tiba terjadi perselisihan itu, Ahok berbicara tanpa mengindahkan etika dan sopan santun," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Kamis (5/3/2015). (Baca: Cerita Ahok "Ngerjain" Wali Kota Jakbar untuk Pancing Emosi DPRD)

Prasetyo kembali menekankan bahwa hak angket terjadi karena Gubernur mengatakan banyak oknum anggaran di DPRD. Melalui hak angket, Prasetyo mengatakan, DPRD ingin membongkar siapa saja oknum-oknum yang dicurigai Ahok. (Baca: Kronologi Kericuhan Mediasi Pemprov-DPRD DKI Versi Kemendagri)

"Kalau memang itu pelaku di DPRD, ya silakan tangkap pelakunya. Saya harus bertanggung jawab kepada rakyat karena saya juga dipilih rakyat," ujar Prasetyo.

Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung menambahkan, Ahok telah melanggar hukum karena tidak menaati etika dan undang-undang.

"Kita kan sudah sepakat tidak membahas yang tidak ada di bahasan anggaran, tetapi Ahok tetap ngotot membahas yang tidak ada di sana," ucap Lulung. (Baca: Awal Kericuhan Saat Mediasi Pemprov dan DPRD DKI)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Megapolitan
Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com