Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deputi Gubernur Bantah Omongan Lulung bahwa SKPD Tertekan

Kompas.com - 13/03/2015, 17:01 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana turut hadir dalam rapat angket pemeriksaan Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata DKI Sylviana Murni, Jumat (13/3/2015). Setelah beberapa menit rapat berlangsung, Lulung angkat bicara bahwa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tertekan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Lulung mengatakan, rasa tertekan ini yang menghambat Sylviana untuk mengakui ada tindak nepotisme. Tindak nepotisme yang dimaksud Lulung adalah rapat revitalisasi Kota Tua yang diduga dipimpin oleh istri Basuki, Veronica Tan, dan adik Basuki, Harry Basuki.

"Kami tahu fakta bahwa pegawai Pemprov, SKPD, wali kota, ini tampak di bawah tekanan Pak Gubernur. Saya ingin Bu Sylvi jelaskan yang sebenarnya. Apa ini terjadi nepotisme seperti yang kami khawatirkan?" ujar Lulung kepada Sylviana. [Baca: Deputi Gubernur Dicecar Pertanyaan soal Istri Ahok "Pimpin Rapat"]

Selain hal tersebut, Lulung juga mempertanyakan soal sosialisasi revitalisasi Kota Tua ini kepada DPRD. Padahal, program revitalisasi ini telah berjalan sejak lama.

Lulung mengatakan, ketika pembahasan kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran (KUA-PPA), legislatif tidak menemukan anggaran tentang Kota Tua.

Kemudian, Lulung pun meminta kepada Sylviana untuk menyerahkan undangan, daftar kehadiran, serta notula dari setiap rapat revitalisasi itu.

Menjawab semua itu, Sylviana menjelaskan bahwa ia tidak tertekan. Sylviana juga menjawab perihal dokumen-dokumen yang diminta Lulung.

"Saya mau luruskan bahwa saya hanya sampaikan apa adanya tanpa tekanan. Soal undangan, maaf saya tidak keluarkan undangan dan ini biasanya ada di Dinas Parbud. Kalau memang ada undangan atau notulensi dan absen, akan kami sampaikan," ujar Syilvina.

Sementara soal tidak adanya pembahasan Kota Tua dalam KUA-PPA, kata Sylviana, anggaran untuk Kota Tua tidak dipisahkan secara khusus, tetapi menyatu dengan anggaran dari SKPD terkait. Misalnya, jika Kota Tua membutuhkan perbaikan jalan, maka anggaran perbaikan jalan yang digunakan dari Dinas Bina Marga.

Lulung pun menyampaikan alasan tim hak angket memanggil Sylviana hari ini. Menurut Lulung, tim hak angket saat ini juga sedang menyelidiki dana CSR.

"Kalau ini biaya APBD dan sebagian besar ada stakeholder yang bantu, apa itu juga termasuk dana CSR yang ada? Karena kami selidiki itu," ujar Lulung.

"Kami juga mau tegaskan angket ini, kami mau jelaskan bahwa Pak Ahok itu bersih. Bersih dari pencitraan selama ini," kata Lulung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Megapolitan
Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Megapolitan
Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Megapolitan
'Mayday', 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

"Mayday", 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

Megapolitan
Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Megapolitan
3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

Megapolitan
Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Megapolitan
PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

Megapolitan
Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Megapolitan
Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Megapolitan
Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Megapolitan
Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Megapolitan
Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Megapolitan
Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Megapolitan
Pengedar Narkoba yang Ditangkap di Depok Konsumsi Ganja Berbentuk 'Liquid'

Pengedar Narkoba yang Ditangkap di Depok Konsumsi Ganja Berbentuk "Liquid"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com