Jokowi Puji Ahok Berhasil Terapkan Sistem "E-budgeting"

Sehingga, kata dia, usulan anggaran siluman itu bisa langsung dipangkas dan dialihkan untuk program unggulan lainnya. 

"Dulu (saat Jokowi menjadi Gubernur DKI) memang ini (sistem e-budgeting) sudah kami siapkan, tetapi memang selalu tidak berhasil. Sekarang, di tangan Pak Gubernur berhasil," kata Jokowi, di Balai Kota seusai memeriksa giginya, Jumat (13/3/2015) petang. 

Jokowi mengatakan, pada masa pemerintahannya bersama Basuki dahulu, masih banyak pihak, termasuk pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI yang menolak menggunakan e-budgeting.

Jokowi menjelaskan, sistem e-budgeting memang tidak bisa direalisasikan dengan cepat. Ada proses panjang yang harus dijalani.

Seperti mencari konsultan IT yang berkompeten serta mempelajari cara pengoperasian sistem tersebut.

"Sistem e-budgeting ini kan ada prosesnya, ada pembahasannya. Ini membangun sebuah sistem, ada transparansi dan keterbukaan. Saya mau tanya, bisa ngecek enggak 57 ribu item (mata anggaran)? Tanya Pak Ahok (Basuki), enggak bisa. Artinya mengontrol anggaran itu sulit, nah sistem lah yang mengontrol," kata Jokowi.

Basuki diketahui menemukan usulan anggaran siluman senilai Rp 12,1 triliun di rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) versi DPRD.

Di dalamnya terdapat usulan anggaran pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) untuk kelurahan sebesar Rp 4,2 miliar tiap unitnya dan untuk dipasang di sekolah sebesar Rp 6 miliar tiap unitnya.

Usulan anggaran siluman ini diketahuinya dengan menggunakan sistem e-budgeting. Gubernur, Sekda, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, serta perwakilan masing-masing SKPD memiliki password untuk dapat memasukkan anggaran ke dalam sistem e-budgeting.