BPKAD DKI Batalkan Pengadaan UPS Senilai Rp 1,5 Miliar

Di RAPBD DKI 2015 yang dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat anggaran pengadaan penyelenggaraan sistem informasi dan teknologi pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD DKI senilai Rp 1.518.000.000. 

"Ini saya sudah batalin (pengadaan UPS) per tanggal 13 Maret kemarin, saya enggak jadi beli (UPS). Ya sudah, kami pakai UPS yang ada dulu saja," kata Kepala BPKAD Heru Budi Hartono saat ditemui di ruang kerjanya, di Balai Kota, Senin (16/3/2015). 

Heru menjelaskan alasannya menganggarkan pengadaan UPS di RAPBD 2015 karena perangkat catu daya listrik yang berada di bawah pengelolaannya sudah berusia 10 tahun.

Sehingga, UPS itu perlu diperbaharui. Lebih lanjut usulan anggaran itu bukanlah pembelian UPS tiap unitnya. Melainkan anggaran untuk pembelian UPS sebanyak enam unit.

Sedianya, UPS itu akan ditempatkan di lima wilayah Ibu Kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Jadi tiap UPS nya seharga sekitar Rp 250 juta.

"Di samping ruang kerja saya, ada server UPS besar, itu pun kalau tidak salah harganya Rp 60 juta atau berapa. Tetapi saya mau server itu ada di BPKAD di lima wilayah, supaya stabil untuk merekam dan menyimpan data penting juga. UPS yang dibeli juga UPS merek terkenal seperti Fuji Electric bukan yang dibeli di Pasar Gembrong," kata mantan Wali Kota Jakarta Utara itu.

Selain di BPKAD, pengadaan UPS di RAPBD 2015 juga ditemukan di Sudinkominfomas Jakarta Timur senilai Rp 118.800.000.