Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontraktor Diminta Percepat Pekerjaan, Tol Tanjung Priok Rampung Akhir 2015

Kompas.com - 17/03/2015, 20:16 WIB
Kahfi Dirga Cahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Akses Tol Tanjung Priok (ATP) Ditjen Bina Marga Kementerian PU, Bambang Nurhadi, meminta para kontraktor dapat segera menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan tol itu sudah memakan waktu lebih dari setahun.

"Kontraktor suruh bekerja cepat. Karena apa, tanah sudah selesai, ya tinggal proses pengerjaan kontraktor," kata Bambang kepada Kompas.com saat ditemui di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (17/3/2015).

Sebelumnya, proyek tol ini sempat mengalami kendala dalam pembebasan lahan. Salah satunya dari warga di sekitar Simpang Jampea Jalan Sulawesi, Koja.

Warga di sana meminta ganti rugi yang lebih tinggi dibanding penilaian, yakni sebesar Rp 35 juta per meter dari Rp 12 juta per meter.

Proses sengketa itu, kata Bambang sudah selesai. Pengadilan Tinggi Jakarta memenangkan pemerintah sebagai pemilik lahan. Sekretaris Kota Jakarta Utara, Junaedi membenarkan pemerintah memenangkan di pengadilan tinggi atas gugatan beberapa warga Koja yang tak puas dengan uang ganti rugi.

"Sudah lebih 75 persen ada konsinyasi dari 83 warga. Pengadilan Tinggi Jakarta sudah membatalkan putusan PN yang memenangkan penggugat," kata Junaedi.

Pekerjaan tol Tanjung Priok, kata Bambang, sekarang ini nyaris tanpa hambatan, kecuali dari kontraktor. [Baca: Babak Baru Tol Tanjung Priok]

Pilar-pilar untuk penyanggah ATP, kata Bambang juga sudah hampir terpasang semua oleh kontraktor. "ATP sudah banyak progresnya. Bisa dilihat di lapangan," kata Bambang.

Dia mengungkapkan instansinya akan mendorong penyelesaiaan ATP ini pada akhir tahun 2015. Sehingga nanti masyarakat akan terhindar dari kemacetan di jalur-jalur protokol.

"Akhir 2015 lah ya. Saya push, karena memang tidak ada kendala lagi," ucapnya.

Proyek senilai triliunan rupiah itu akan terbagi menjadi beberapa seksi. Seksi E1 Rorotan-Cilincing (3,4 kilometer). Seksi E2 Cilincing-Jampea (2,74 kilometer). Seksi E2A Jampea-Simpang Jampea (1,92 kilometer).

Seksi NS Direct Ramp (1,1 kilometer) dan Seksi NS Link Simpang Jampea-Yos Sudarso (2,42 kilometer).

Proyek ATP ini guna mengurangi kemacetan yang terjadi di Jakarta Utara. Kemacetan yang terjadi seperti di Jalan Cilincing dan Yos Sudarso disebkan kendaraan angkutan barang seperti truk kontainer yang berkeliaran di jalan-jalan tersebut.

Nantinya, setelah ada ATP, truk kontainer akan memiliki akses langsung menuju pelabuhan tanpa harus melewati jalan protokol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com