Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aliansi Mahasiswa Klaim Bakal Gelar Aksi Besar-besaran Tolak Ahok

Kompas.com - 22/03/2015, 15:03 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Rakyat Jakarta mengklaim bakal melakukan aksi besar-besaran menolak kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Rabu (25/3/2015) mendatang.

Koordinator aksi, Sirojudin mengatakan aksi pada Rabu mendatang akan diikuti oleh ribuan mahasiswa yang datang dari berbagai universitas di Ibu Kota. 

"Minggu (22/3/2015) ini kami beraksi mengumpulkan tandatangan di Car Free Day (CFD), kemarin dua kali kami sudah aksi unjuk rasa di Balai Kota, Selasa (24/3/2015) besok kami konferensi pers bersama BEM (badan eksekutif mahasiswa) kampus dan Rabu, kami aksi besar-besaran di Balai Kota sambil membawa spanduk yang dipenuhi tandatangan penolakan warga ini," kata Sirojudin kepada Kompas.com, di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu. 

Sirojudin yang masih duduk di bangku kuliah semester delapan Fakultas Hukum di Universitas Yarsi Jakarta ini mengklaim aksinya untuk menyadarkan Basuki untuk lebih sopan dalam bertutur kata.

Aksi ini, lanjut dia, membuktikan klaim Basuki didukung banyak warga Jakarta merupakan sebuah kesalahan. Sebab, kata dia, aksi gerakannya mengumpulkan tandatangan sudah menarik perhatian warga yang berolahraga di CFD.

Buktinya, banyak warga yang tandatangan serta menuliskan kalimat penolakan kepemimpinan Basuki di spanduk panjang berukuran lima meter itu. Sirojudin melihat Basuki sebagai pemimpin yang arogan dan tidak mementingkan komunikasi dengan DPRD.

"Arogansinya tinggi, dia juga terindikasi KKN dengan melibatkan anggota keluarganya di program-program DKI, seperti Kota Tua. Bahkan Ahok (Basuki) melanggar aturan dengan menyerahkan berkas APBD yang bukan hasil pembahasan dengan DPRD ke Kemendagri, dia mementingkan kepentingan politik pribadi dan menjaga gengsi dengan DPRD," kata Sirojudin dengan nada suara tinggi. 

Ia pun menjelaskan, sesuai aturan, seharusnya dokumen APBD yang diserahkan ke Kemendagri adalah dokumen pembahasan Pemprov DKI dengan DPRD DKI.

Sementara nyatanya, dokumen RAPBD yang diserahkan DPRD kepada DKI hanya ada kolom belanjanya saja, tidak ada kolom pendapatan dan pembiayaan.

Basuki pun menemukan banyaknya usulan "titipan" berupa pokok pikiran senilai Rp 12,1 triliun di RAPBD. "Memang 90 persen anggota DPRD juga bisa dibilang 'kotor', tetapi ya Ahok juga harus menjaga etika. Jangan menjual nama rakyat," kata Sirojudin.

Dalam aksinya ini, puluhan massa terlihat membagi-bagikan bunga mawar, stiker bertuliskan "Save Jakarta", hiburan ondel-ondel dan tanjidor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Prioritaskan Koalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Bogor 2024

PKS Prioritaskan Koalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Marketing Klaim hanya 20 Persen Rumah di Villa Kencana Cikarang yang Tak Berpenghuni

Marketing Klaim hanya 20 Persen Rumah di Villa Kencana Cikarang yang Tak Berpenghuni

Megapolitan
Kasus Penjarahan Aset Rusunawa Marunda Belum Dilaporkan, Warga: Aneh Belum Terungkap Juga

Kasus Penjarahan Aset Rusunawa Marunda Belum Dilaporkan, Warga: Aneh Belum Terungkap Juga

Megapolitan
Pegawai RSUD Koja Demo Imbas Pemotongan Gaji, Dinkes DKI Bakal Mediasi

Pegawai RSUD Koja Demo Imbas Pemotongan Gaji, Dinkes DKI Bakal Mediasi

Megapolitan
Pedagang Keluhkan Harga Kios di Pasar Jambu Dua Bogor Kemahalan

Pedagang Keluhkan Harga Kios di Pasar Jambu Dua Bogor Kemahalan

Megapolitan
Marketing Villa Kencana Cikarang Sebut Rumah Subsidi Terbengkalai Imbas Pandemi Covid-19

Marketing Villa Kencana Cikarang Sebut Rumah Subsidi Terbengkalai Imbas Pandemi Covid-19

Megapolitan
Buruh Turun ke Jalan, Tuntut Presiden dan Menteri Selamatkan Industri Tekstil Dalam Negeri

Buruh Turun ke Jalan, Tuntut Presiden dan Menteri Selamatkan Industri Tekstil Dalam Negeri

Megapolitan
Dua Pria Tepergok Curi Kabel di Bantaran Kali Krukut, Langsung Ditangkap Polisi

Dua Pria Tepergok Curi Kabel di Bantaran Kali Krukut, Langsung Ditangkap Polisi

Megapolitan
Pedagang Keluhkan Lapak Jualan di TPS Pasar Jambu Dua Bogor Sepi Pembeli

Pedagang Keluhkan Lapak Jualan di TPS Pasar Jambu Dua Bogor Sepi Pembeli

Megapolitan
Miris Nasib Bocah Tewas Terjatuh dari Lantai 8 Rusunawa Rawa Bebek akibat Bersandar di Jendela Rapuh

Miris Nasib Bocah Tewas Terjatuh dari Lantai 8 Rusunawa Rawa Bebek akibat Bersandar di Jendela Rapuh

Megapolitan
Ini Pembelaan Marketing Villa Kencana Cikarang soal Rumah Subsidi Terbengkalai dan Tak Dihuni

Ini Pembelaan Marketing Villa Kencana Cikarang soal Rumah Subsidi Terbengkalai dan Tak Dihuni

Megapolitan
Pemkot Jakut Bakal Razia Wilayah yang Banyak Pelaku Judi Online

Pemkot Jakut Bakal Razia Wilayah yang Banyak Pelaku Judi Online

Megapolitan
Di Tangan Matias, Kayu Eboni Disulap Jadi Miniatur Kapal

Di Tangan Matias, Kayu Eboni Disulap Jadi Miniatur Kapal

Megapolitan
Ada 9.554 Orang Terjerat Judi 'Online' di Tanjung Priok, Wali Kota: Jadi PR Kami

Ada 9.554 Orang Terjerat Judi "Online" di Tanjung Priok, Wali Kota: Jadi PR Kami

Megapolitan
Senangnya Petugas Keamanan Lingkungan Dapat Paket Sembako, Bisa Buat Makan Seminggu

Senangnya Petugas Keamanan Lingkungan Dapat Paket Sembako, Bisa Buat Makan Seminggu

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com