Fenomena "Bully" Polisi dan Janji untuk Introspeksi Diri - Kompas.com

Fenomena "Bully" Polisi dan Janji untuk Introspeksi Diri

Unoviana Kartika
Kompas.com - 01/04/2015, 05:36 WIB
WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA Polisi lalu lintas merazia para pengendara sepeda motor yang nekat melintasi JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang di kawasan Karet, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2014). Puluhan pengendara sepeda motor terjaring dalam razia yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan. Seharusnya pemotor dilarang melintas JLNT tersebut.


JAKARTA, KOMPAS.com — Media sosial sudah menjadi sarana hampir setiap orang untuk mengungkapkan pendapat, bahkan untuk bersikap kritis terhadap aparat penegak hukum, termasuk polisi. Tak jarang, netizen pun melontarkan cacian, bahkan makian sehingga terkesan memberikan perundungan (bully) kepada polisi.

Namun, seiring penggunaan media sosial yang masif, polisi seakan tidak punya pilihan untuk menjawab perundungan dari netizen, kecuali dengan terus berusaha memperbaiki kinerja.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul mengakui hal tersebut. Menurut dia, meskipun perundungan di media sosial tersebut tidak selalu sesuai dengan fakta di lapangan, setidaknya fenomena ini bisa menjadi pelajaran bagi kepolisian.

"Kami jadi tahu, harapan masyarakat untuk melihat polisi benar, bersih, itu tinggi. Namun, jangan tidak mau disalahkan, polisi harus lebih introspeksi," tutur Martinus, Jumat (27/3/2015) di Jakarta.

Martinus menuturkan, bully di media sosial akan membuat polisi menjadi lebih mawas diri untuk melakukan tugas. Alhasil, mereka seharusnya menjadi lebih tahu bahwa pelaksanaan tugas itu tidak mudah.

"Itu akan membuat polisi merasa harus terus memperbaiki diri," ujar Martinus.

Karena itu, kata dia, kepolisian menyambut baik upaya masyarakat untuk membuat video atau rekaman yang menunjukkan kinerja yang kurang baik. Dengan demikian, hal itu dapat dijadikan bahan introspeksi.

Menurut Martinus, penyampaian kritik melalui media sosial memang merupakan cara termudah yang dapat dilakukan. Pasalnya, dengan usaha yang mudah, respons yang didapat luar biasa.

"Bandingkan kalau dia melapor, tenaganya lebih banyak kan? Waktunya juga lebih banyak terbuang, jadi lebih mudah menyampaikan lewat media sosial," kata mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat ini.

Bully polisi lalu lintas

Jika berkaca dari perundungan terhadap polisi, yang terjadi belakang ini, kebanyakan mengarah kepada polisi lalu lintas. Misalnya, video polisi marah-marah di transjakarta yang diduga karena membela pengendara sepeda motor. Video tersebut diunggah ke YouTube sehingga mengundang komentar negatif dari netizen.

Contoh lainnya, sebuah tulisan "curhat" seorang pengemudi mobil yang mengaku mendapat kata-kata rasial dari seorang polisi. Tulisan itu diunggah di Facebook, dan lagi-lagi menuai banyak komentar bernada bully.

Persinggungan antara polisi lalu lintas dan masyarakat memang kerap terjadi. Pasalnya, polisi lalu lintas-lah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, khususnya pengguna jalan.

Sementara itu, jumlah pelanggar lalu lintas masih sangat banyak. Pada Februari 2015 saja, Polda Metro Jaya mencatat ada 77.091 pelanggaran yang disertai surat tilang. Dengan demikian, rata-rata terdapat 2.753 pelanggaran lalu lintas per hari.

"Padahal, tidak ada orang yang mau disalahkan. Banyak orang yang membela diri saat dibilang bersalah," ucap Martinus.

Kedua kasus yang mengundang bully itu pun akhirnya diselesaikan dengan damai. Pihak-pihak yang bersangkutan, seperti sopir transjakarta dan pengemudi mobil, dipanggil ke Kantor Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk menjelaskan duduk perkara. Hasilnya, tidak ada lagi aksi saling tuding. Kedua pihak sepakat damai dan saling meminta maaf.

Kepala Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Hindarsono menilai kejadian-kejadian itu sebagai pembelajaran, baik petugas maupun pelanggar, untuk sama-sama menghargai.

Senada dengan Martinus, Hindarsono pun mengapresiasi inisiatif masyarakat untuk merekam ataupun mengambil gambar polisi yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

"Mohon ke depannya juga masyarakat bisa mengikuti aturan. Apabila ada anggota yang bermasalah silakan catat, sampaikan ke Twitter TMC PMJ. Silakan saja, nanti kami respons, tetapi tolong jangan sampai menyebar fitnah," tutur Hindarsono, Senin (30/3/2015).

Untuk mencegah terjadinya fitnah, Hindarsono pun telah membuat aturan kepada para polisi lalu lintas untuk merekam proses penilangan, terutama bagi pelanggar yang melawan. Pasalnya, bila terjadi fitnah, maka polisi tak segan-segan untuk menuntut.

"Kami melakukan upaya ini untuk masyarakat semuanya supaya ke depannya kami bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi," ucap Hindarsono.

PenulisUnoviana Kartika
EditorFidel Ali Permana
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM