Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fenomena "Bully" Polisi dan Janji untuk Introspeksi Diri

Kompas.com - 01/04/2015, 05:36 WIB
Unoviana Kartika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Media sosial sudah menjadi sarana hampir setiap orang untuk mengungkapkan pendapat, bahkan untuk bersikap kritis terhadap aparat penegak hukum, termasuk polisi. Tak jarang, netizen pun melontarkan cacian, bahkan makian sehingga terkesan memberikan perundungan (bully) kepada polisi.

Namun, seiring penggunaan media sosial yang masif, polisi seakan tidak punya pilihan untuk menjawab perundungan dari netizen, kecuali dengan terus berusaha memperbaiki kinerja.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul mengakui hal tersebut. Menurut dia, meskipun perundungan di media sosial tersebut tidak selalu sesuai dengan fakta di lapangan, setidaknya fenomena ini bisa menjadi pelajaran bagi kepolisian.

"Kami jadi tahu, harapan masyarakat untuk melihat polisi benar, bersih, itu tinggi. Namun, jangan tidak mau disalahkan, polisi harus lebih introspeksi," tutur Martinus, Jumat (27/3/2015) di Jakarta.

Martinus menuturkan, bully di media sosial akan membuat polisi menjadi lebih mawas diri untuk melakukan tugas. Alhasil, mereka seharusnya menjadi lebih tahu bahwa pelaksanaan tugas itu tidak mudah.

"Itu akan membuat polisi merasa harus terus memperbaiki diri," ujar Martinus.

Karena itu, kata dia, kepolisian menyambut baik upaya masyarakat untuk membuat video atau rekaman yang menunjukkan kinerja yang kurang baik. Dengan demikian, hal itu dapat dijadikan bahan introspeksi.

Menurut Martinus, penyampaian kritik melalui media sosial memang merupakan cara termudah yang dapat dilakukan. Pasalnya, dengan usaha yang mudah, respons yang didapat luar biasa.

"Bandingkan kalau dia melapor, tenaganya lebih banyak kan? Waktunya juga lebih banyak terbuang, jadi lebih mudah menyampaikan lewat media sosial," kata mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat ini.

Bully polisi lalu lintas

Jika berkaca dari perundungan terhadap polisi, yang terjadi belakang ini, kebanyakan mengarah kepada polisi lalu lintas. Misalnya, video polisi marah-marah di transjakarta yang diduga karena membela pengendara sepeda motor. Video tersebut diunggah ke YouTube sehingga mengundang komentar negatif dari netizen.

Contoh lainnya, sebuah tulisan "curhat" seorang pengemudi mobil yang mengaku mendapat kata-kata rasial dari seorang polisi. Tulisan itu diunggah di Facebook, dan lagi-lagi menuai banyak komentar bernada bully.

Persinggungan antara polisi lalu lintas dan masyarakat memang kerap terjadi. Pasalnya, polisi lalu lintas-lah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, khususnya pengguna jalan.

Sementara itu, jumlah pelanggar lalu lintas masih sangat banyak. Pada Februari 2015 saja, Polda Metro Jaya mencatat ada 77.091 pelanggaran yang disertai surat tilang. Dengan demikian, rata-rata terdapat 2.753 pelanggaran lalu lintas per hari.

"Padahal, tidak ada orang yang mau disalahkan. Banyak orang yang membela diri saat dibilang bersalah," ucap Martinus.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com