Besok, Kemendagri Undang Ahok dan DPRD Samakan Persepsi APBD 2015

Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan pihaknya bakal mengundang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI, direksi BUMD DKI, serta pimpinan dan anggota badan anggaran (banggar) DPRD DKI duduk bersama dan menyamakan persepsi mengenai APBD 2015. 

"Tanggal 23 Maret, kami sudah terima rancangan pergub dari DKI. Dari situ kami lakukan asistensi, supervisi, dan besok klarifikasi, karena ini sudah berjalan tujuh hari dalam kaitannya dengan pelototin semua anggaran itu," kata pria yang akrab disapa Donny itu saat dihubungi, Rabu (1/4/2015). 

Pertemuan esok di Kemendagri itu, kata dia, beragendakan pemaparan kebijakan anggaran. Dalam pertemuan itu akan dilihat apakah program-program kegiatan yang tersusun dalam RAPBD 2015 ini bertentangan dengan Undang-Undang (UU).

Akan dilihat pula apakah anggaran ini menganut asas efektivitas, kepatutan, rasionalitas, dan untuk kepentingan masyarakat banyak. "Sekalipun anggaran 2015 menggunakan pergub, tetap berkenaan dengan masing-masing pihak dan harus terbangun komunikasi. Makanya besok, kami minta DPRD untuk hadir dan melihat bagaimana memaknai sebuah budget policy," kata mantan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri itu. 

Nantinya, semua pihak akan menguji konsistensi antara APBD yang telah diverifikasi dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Kemendagri juga akan menjabarkan bagaimana mekanisme penggunaan pergub sebagai dasar anggaran pemerintah daerah. "Setelah klarifikasi, kami perbaiki lagi mana anggaran yang akan dicoret, dialihkan, dan dikurangi. Ini kami lakukan percepatan sebelum tanggal 10, Mendagri sudah terbitkan SK Kemendagri APBD 2015," kata Donny.