Pemprov DKI Dituding "Mark Down" Realisasi Pendapatan

JAKARTA, KOMPAS.com - CBA Centre For budget Analysis membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama "Ahok" tahun 2014. Dalam laporan LKPJ tersebut, diketahui total realisasi pendapatan Jakarta hanya meraup Rp 43,4 triliun atau hanya 66,80 persen dari target sebesar Rp 65 triliun.

"Artinya, ada penurunan atau mark down realiasasi," ujar Direktur CBA Centre For Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, Senin (6/4/2015).

Untuk alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov DKI misalnya, dari target sebesar Rp 39,7 triliun, realisasinya hanya 78, 6 persen atau sebesar Rp 31,2 triliun. Sementara realisasi anggaran atau penyerapan belanja, kata Uchok, hanya tembus sebesar Rp 59,3 persen dari total belanja sebesar Rp 63,6 triliun.

"Khususnya belanja tidak langsung, banyak direalisasi untuk belanja pegawai sebanyak 80 persen, atau sebesar Rp 10 triliun. Namun, belanja untuk hibah untuk masyarakat hanya sebanyak 53 persen atau sebesar Rp 1,4 triliun," tuturnya.

Jika melihat belanja langsung untuk belanja pegawai, lanjut Uchok, realisasinya sebesar 73 persen. Lalu, realisasi belanja barang dan jasa sebanyak 69 persen, dan realisasi belanja modal hanya sebanyak 40 persen saja. Kemudian, realisasi pendapatan Jakarta hanya sebesar Rp 43,4 triliun atau 66 persen dari target sebesar Rp 65 triliun.

"Turunnya pendapatan ini aneh. Apalagi jika dilihat dari pajak parkir yang tinggi dan mahal. Pajak Parkir tercatat hanya mendapat sebesar Rp 406 miliar dari target Rp 800 miliar. Lalu, pajak reklame yang hanya mendapat Rp 851 miliar dari target 2,4 triliun. Begitu juga pajak rokok, harusnya yang masuk ke kas daerah Rp 400 miliar, tapi realisasinya cuma sebesar Rp 292 miliar," ujarnya memaparkan.

Sementara untuk dana perimbangan, kata Uchok, alokasi sebesar Rp 17,7 triliun hanya terealisasi sebesar Rp 9,6 triliun atau 54,4 persen. Kemudian, total realisasi belanja sebesar Rp 37,7 triliun atau sebesar 59,3 persen dari target sebesar Rp 63,6 triliun, menghasilkan silpa sebesar Rp 9,1 triliun.

"Artinya ini modus. Pendapatan diturunkan, realisasi belanja ditingkatkan, agar disilpa (sisa lebih penghitungan anggaran) kecil," ujar Uchok.