Ahok Yakin Tak Rugi jika APTB Tolak Gabung dengan PT Transjakarta

"Kami sudah kerjasama dengan (pemerintah) Tangerang dan Bekasi, kalau dengan harga Rp 3.500, orang-orang suka naik, kami teruskan," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (5/5/2015). 

Pemprov DKI, lanjut dia, memberi dua opsi untuk pengoperasian APTB tersebut. Apabila APTB masuk ke jalur transjakarta dan beroperasi hingga trayek yang berada di Jakarta, APTB tidak boleh lagi memungut tarif dari penumpang. Sebab, APTB sebelumnya sudah mengangkut tarif penumpang dari wilayah luar DKI.

Sedangkan opsi kedua yakni APTB hanya beroperasi sampai jalur perbatasan Jakarta, tidak sampai ke dalam kota. Basuki meyakini warga akan lebih menyenangi menggunakan bus-bus yang tergabung dalam PT Transjakarta karena mendapat subsidi. Lama kelamaan, lanjut Basuki, APTB akan semakin ditinggal penumpang karena tingginya tarif yang diterapkan.

"Anda (operator APTB) kalau ikut kami, ada atau tidaknya penumpang, anda tetap kami bayar dengan sistem rupiah per kilometer, kan enak. Kalau kamu enggak mau bayar sopirmu dengan baik, bisa enggak bayar 2,5-3,5 kali UMP (upah minimum provinsi) untuk sopirnya? Pasti kamu pelit. Kalau mau (bayar sopir 2 kali UMP) ya sama kami, kami bayar anda rupiah per kilometer dan bank juga pasti mau kasih kredit, karena kami yang bayarin," kata Basuki. 

"Kami mau memaksa sebetulnya supaya pemain bus ini ada tanggung jawab. Sekarang, kenapa mereka enggak mau ganti bus bagus karena enggak ada bus juga. Kamu terpaksa mau naik (bus) karena pemerintah itu salah, enggak bisa memberikan pelayanan publik yang baik. Akhirnya terjadi 'pemerasan' oleh pemilik (bus) ke warga," kata Basuki. 

Pada pertemuan terakhir pembahasan sistem rupiah perkilometer Dishubtrans dengan Organda, Organda tidak sepakat dengan harga yang ditawarkan sekitar Rp 14.000 hingga Rp 15.000 per kilometer. Mereka meminta tarif di atas Rp 18.000 per kilometer.