Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Tak Mau Gabung ke PT Transjakarta, APTB Jangan Lewat "Busway"

Kompas.com - 05/05/2015, 12:11 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan agar operator angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta (APTB) bergabung dengan PT Transjakarta dan mengikuti berbagai aturan yang ada.

Jika operator APTB masih menolak tawaran Basuki, maka mereka tidak lagi bisa melintas di jalur transjakarta, dan tidak lagi bisa melintas ke tengah kota. APTB hanya dapat beroperasi hingga daerah perbatasan Jakarta. 

"Kalau dia (APTB) enggak mau (gabung PT Transjakarta), ya sudah, enggak usah ikut. Kalau kamu enggak ikut, saya (DKI) rugi? Enggak juga. Berarti kamu jangan masuk ke (jalur) transjakarta, sampai ujung saja. Jangan nyalahin kami kalau kami perluas (trayek) transjakarta kami sampai ke tempat Anda," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (5/5/2015).

Salah satu syarat bagi operator untuk bergabung dengan PT Transjakarta adalah adanya penerapan sistem rupiah per kilometer. Dengan demikian, bus tidak lagi mengetem atau berhenti sembarangan mencari penumpang dan mengejar setoran. Bus juga bisa melintas di busway atau jalur transjakarta.

Ia menjelaskan, sistem rupiah per kilometer yang diberlakukan untuk APTB saat ini masih dalam proses tender. Proses tender yang ditargetkan rampung pada akhir Mei itu akan menentukan besaran tarif rupiah per kilometer yang didapat dari operator dan Dinas Perhubungan Transportasi (Dishubtrans) DKI.

"Kami yang subsidi dan bayar (ke operator) sehingga penumpang enggak perlu bayar dua kali. Kan kami kasih kemudahan, kamu turunin penumpang di tempat kami (Jakarta), terus mereka naik transjakarta enggak bayar. Warga DKI mau naik bus kamu, tetapi disuruh bayar lagi, kan enggak benar dong. Kalau mau, (operator APTB) gabung sama kami (PT Transjakarta) saja, dan kami bayar rupiah per kilometer," kata Basuki.

Ia juga menampik anggapan bahwa penerapan sistem rupiah per kilometer ini justru merugikan operator bus. Pasalnya, mereka menganggap nilai yang diterapkan terlalu murah. Ia meminta operator bus untuk menunggu hasil lelang tender terlebih dahulu. Dengan demikian, warga tidak akan lagi terbebani ongkos transportasi yang mahal.

"Kalau transpor murah, dengan harga sembako yang kami jaga, otomatis warga dengan penghasilan berapa pun juga cukup (uang untuk naik bus)," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pekerja Proyek Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan, Diduga Tak Pakai Alat Pengaman

Pekerja Proyek Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan, Diduga Tak Pakai Alat Pengaman

Megapolitan
Pendaftar Masih Kurang, Perekrutan Anggota PPS di Jakarta untuk Pilkada 2024 Diperpanjang

Pendaftar Masih Kurang, Perekrutan Anggota PPS di Jakarta untuk Pilkada 2024 Diperpanjang

Megapolitan
Pekerja Proyek Diduga Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan

Pekerja Proyek Diduga Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan

Megapolitan
25 Warga Depok Tertipu Investasi Emas 'Bodong', Total Kerugian Capai Rp 6 Miliar

25 Warga Depok Tertipu Investasi Emas "Bodong", Total Kerugian Capai Rp 6 Miliar

Megapolitan
Pelanggan Minimarket: Ada atau Enggak Ada Jukir, Tak Bisa Jamin Kendaraan Aman

Pelanggan Minimarket: Ada atau Enggak Ada Jukir, Tak Bisa Jamin Kendaraan Aman

Megapolitan
4 Bocah Laki-laki di Cengkareng Dilecehkan Seorang Pria di Area Masjid

4 Bocah Laki-laki di Cengkareng Dilecehkan Seorang Pria di Area Masjid

Megapolitan
KPU DKI Bakal 'Jemput Bola' untuk Tutupi Kekurangan Anggota PPS di Pilkada 2024

KPU DKI Bakal "Jemput Bola" untuk Tutupi Kekurangan Anggota PPS di Pilkada 2024

Megapolitan
Sudirman Said Bakal Maju Jadi Cagub Independen Pilkada DKI, Berpasangan dengan Abdullah Mansuri

Sudirman Said Bakal Maju Jadi Cagub Independen Pilkada DKI, Berpasangan dengan Abdullah Mansuri

Megapolitan
Pria yang Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Cengkareng Sempat Masuk ke Rumah Korban

Pria yang Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Cengkareng Sempat Masuk ke Rumah Korban

Megapolitan
Kondisi Terkini TKP Pengendara Motor Tewas Ditabrak Angkot, Lalu Lintas Berjalan Normal

Kondisi Terkini TKP Pengendara Motor Tewas Ditabrak Angkot, Lalu Lintas Berjalan Normal

Megapolitan
KPU DKI Jakarta Terima Konsultasi 3 Bacagub Jalur Independen, Siapa Saja?

KPU DKI Jakarta Terima Konsultasi 3 Bacagub Jalur Independen, Siapa Saja?

Megapolitan
Bakal Maju di Pilkada Depok, Imam Budi Hartono Klaim Punya Elektabilitas Besar

Bakal Maju di Pilkada Depok, Imam Budi Hartono Klaim Punya Elektabilitas Besar

Megapolitan
Seorang Pria Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Jakbar

Seorang Pria Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Jakbar

Megapolitan
74 Kelurahan di Jakarta Masih Kekurangan Anggota PPS untuk Pilkada 2024

74 Kelurahan di Jakarta Masih Kekurangan Anggota PPS untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Denda Rp 500.000 Untuk Pembuang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu Belum Diterapkan

Denda Rp 500.000 Untuk Pembuang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu Belum Diterapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com