Organda dan APTB Bantah Keterangan Ahok

"Kami sampaikan bahwa sampai Selasa kemarin, operator APTB belum pernah diajak diskusi tarif. Oleh karena itu, apa yang disampaikan di media massa kami klaim itu tidak pada tempatnya," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organda Provinsi DKI Jakarta Safruhan Sinungan, di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (7/5/2015).

Hal ini disampaikan Safruhan dalam jumpa pers bersama beberapa operator APTB, seperti Perum PPD, Bianglala Metropolitan, Hiba Utama, Sinar Jaya, Agra Mas, dan Mayasari Bakti. Menurut Safruhan, pihaknya kaget tiba-tiba muncul berita bahwa Organda dan APTB tidak sepakat soal perhitungan tarif.

"Belum ada negosiasi, katakanlah lelang tarif. Ini yang perlu kami luruskan. Makanya kami kaget, kok sudah dianggap tidak ketemu perhitungan antara Organda dan Transjakarta," ujar Safruhan.

Sementara masalah ini belum selesai, pada 6 April 2015 lalu, dia melanjutkan, pihak Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI mengeluarkan dua opsi bagi para operator APTB. Opsi pertama, APTB dapat masuk busway atau jalur transjakarta dan mengangkut penumpang dari busway, tetapi tidak boleh memungut biaya. Kemudian, Pemprov DKI juga tidak membayar rupiah per kilometer. Pada opsi kedua, APTB hanya boleh beroperasi sampai dengan perbatasan jalur terakhir koridor busway.

Menurut Safruhan, munculnya dua opsi mendadak ini lantas membuat Organda dan operator APTB kebingungan. "Pada saat tersebut, Organda dan semua operator APTB bingung, kenapa hanya dua opsi, kenapa tidak ada opsi dua, tiga, dan empat," ujarnya.

Dua opsi tersebut, lanjutnya, membuat Organda dan operator APTB menjadi galau. Padahal, menurut dia, para operator APTB selama ini sudah membantu mendukung Pemprov DKI dalam layanan transportasi bagi masyarakat di kota penyangga yang hendak menuju Ibu Kota. Menurut dia, ini bukan soal harga yang diminta oleh pihak operator.

Safruhan meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mau duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut. "Kami berharap mau duduk satu meja sama Pak Gubernur dan Dewan Transportasi Kota Jakarta," ujarnya.