Soal Sanksi dari Transjakarta akibat Mogok, Ini Kata JMT

Apa kata pihak JMT soal sanksi dari PT Transjakarta?

"Kami ikut aturan saja," kata Direktur Operasional JMT, Jane Tambunan, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (4/6/2015).

Sementara itu, ketika ditanya apakah akan membayar denda yang diberikan PT Transjakarta, Jane tak dapat menjawabnya. "Itu petinggi-petinggi kamilah ya," ujar Jane.

Dihubungi terpisah, staf operasional JMT, Abdul Kadir mengatakan hal senada. Menurutnya, soal pembayaran denda, kewenangan pimpinan JMT. Soal besaran dendanya, Abdul mengatakan, yang menghitung adalah pihak PT Transjakarta.

"Nanti akan dihitung oleh Transjakarta. Biasanya tiap akhir bulan dihitung," ujar Abdul.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Transjakarta Antonius Kosasih menyatakan pihaknya telah menyiapkan sanksi terhadap operator bus Jakarta Mega Trans (JMT), yang sudah tidak beroperasi pada Senin (1/6/2015) dan Rabu (3/6/2015).

Sanksi tersebut berupa pengenaan denda sebesar 200 kilometer per hari. Besaran uangnya sesuai besaran kontrak rupiah per kilometer.

"Kalau tidak bisa beroperasi satu hari kena denda 200 kilometer. Karena kita rugi. Jadi tambah lama enggak jalan, tambah gede dendanya. Udah enggak dapat duit, didenda lagi. 200 kilometer itu setara dengan jalan seharian," ujar Kosasih di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/6/2015).

Kosasih menyatakan telah melakukan rapat dengan pihak JMT. Menurut dia, PT Transjakarta menegur keras manajemen JMT. Operator bus tersebut kemudian menyatakan akan segera membenahi masalah internal mereka, terutama yang terkait dengan unjuk rasa para sopir yang menuntut kenaikan gaji.

Menurut Kosasih, pengenaan denda terhadap JMT merupakan konsekuensi yang harus diterima karena layanan terhadap warga menjadi terganggu. "Meskipun kami coba atasi dengan relokasi bantuan bus dari koridor lain, namun tetap saja layanan kami secara keseluruhan terganggu," ujar Kosasih.

Kosasih mengatakan, aturan dan sanksi yang diterima JMT juga berlaku untuk operator yang tidak beroperasi karena kerusakan armada ataupun tidak terpenuhinya jumlah penyediaan armada. Sebab, kata dia, PT Transjakarta memang menerapkan aturan dan sanksi yang ketat terkait kegagalan operator dalam beroperasi. Hal itu bertujuan agar ada efek jera.