Ahok: Bahaya Jika Kompromi Membiarkan Kebijakan Daerah Menginjak Konstitusi

Tiga pilar yang dimaksud Basuki itu adalah unsur Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, dan Kodam Jaya. Kerja sama antara aparat kepolisian dengan militer ini berfungsi sebagai pengawas pemerintah daerah jika telah menyimpang dari konstitusi yang berlaku. 

"Dalam banyak hal, saya ingat kalau orang pintar itu ikat talinya lebih kuat kalau tiga tali. Secara jujur ketika reformasi terjadi, mayoritas dari kami para politisi sepertinya mulai pragmatis dan dalam situasi seperti ini sangat tipis ketika politisi melakukan kompromi."

"Tentu berbahaya jika kompromi membiarkan kebijakan daerah yang menginjak ideologi negara," kata Basuki, saat menjadi Inspektur Upacara dalam Apel Bersama dan Halal Bihalal, di Makodam Jaya, Cililitan, Senin (27/7/2015). 

Tanpa keterlibatan TNI dan Polri, kata Basuki, bangsa Indonesia akan pecah nantinya. Ia berharap kerjasama antar tiga pilar itu dapat mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh warga.

Khusus untuk di Jakarta, ia berharap program lima tertib yang telah digalakkan dapat terus terealisasi. Seperti misalnya tertib berlalu lintas, tertib pemukiman kumuh, tertib berdemo, dan lain-lain.

"Ibu kota ini etalase bagi provinsi lain di Indonesia. Saya enggak ingin ada warga Jakarta tinggal seenaknya, buang sampah seenaknya, jualan seenaknya dan demo seenaknya. Kerja sama lima tertib ini harus dilaksanakan," kata Basuki. 

Dalam apel tersebut turut hadir Pangdam Jaya Mayjen Agus Sutomo, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian, Panglima Komando Operasi Marsda Dwi Putranto, Danjen Kopassus Mayjen Doni Monardo, serta jajaran pejabat Pemprov DKI.