Politisi Nasdem Minta Ahok Fokus Urus Jakarta, Jangan "Asbun" soal IPDN

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Luthfi A Mutty mengkritik sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengusulkan pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Luthfi menyarankan agar Basuki fokus saja dengan tugasnya sebagai Gubernur.

"Masih banyak masalah yang harus dia pikirkan dan kerjakan sebagai Gubernur. Soal kemacetan, soal premanisme, pencemaran lingkungan, sampah, dan lain lain," ucap Luthfi saat dihubungi, Selasa (8/9/2015).

Luthfi menilai, masalah IPDN adalah wewenang Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Jika memang ada yang salah dengan IPDN, maka biar Kementerian terkait yang menyelesaikan.

"Apa yang Ahok tahu mengenai Indonesia? Yang dia tahu sebatas Belitung dan DKI," sindir Anggota Fraksi Partai Nasdem ini.

Luthfi mengatakan, saat ini para camat yang bertugas di daerah terpencil, perbatasan dan pulau-pulau terluar, umumnya adalah alumni IPDN. Mereka mampu bekerja baik meski ditempatkan di daerah terpencil, karena pendidikan di IPDN yang sudah mereka terima.

"Ahok sebaiknya mencari informasi yang lengkap tentang IPDN sebelum ngomong supaya tidak terkesan asbun (asal bunyi)," ucap Luthfi.

Ahok sebelumnya mengaku mengusulkan pembubaran IPDN kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkannya ketika melantik 327 pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, di Balai Kota, Jumat (4/9/2015). (baca: Kepada Jokowi, Ahok Usul Pembubaran IPDN)

"Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, 'Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja, Pak.' 'Untuk apa ada sekolah IPDN?' saya bilang. Kalau masuknya juga enggak jelas, gimana tesnya, lulusnya gimana, itu hanya pembekalan korps," kata Basuki. 

Menurut dia, untuk menghasilkan pegawai negeri sipil (PNS) yang baik dan potensial, pemerintah tidak harus menggembleng ala militer di IPDN. Bahkan, dia melanjutkan, perusahaan swasta dan TNI/Polri mampu menyediakan PNS yang baik.

Keberadaan IPDN, kata dia, juga tidak diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Mantan anggota Komisi II DPR RI itu mengaku merupakan anggota tim perumus UU ASN.

Basuki pula yang merancang pegawai swasta boleh masuk menjadi pegawai negeri sipil. (baca: Ini Alasan Ahok Usulkan Pembubaran IPDN kepada Jokowi)

"UU ASN tidak memberi keistimewaan kepada IPDN dan UU ASN sudah bicara (pegawai) swasta juga bisa tarik masuk (ke pemerintahan). IPDN itu terbentuk sebelum terbit UU ASN dan semangat UU ASN itu sudah tidak membutuhkan IPDN sebetulnya," kata Basuk