Di Depan Ratusan Pejabat DKI, Ahok Klarifikasi Tudingan soal "Kelinci Percobaan"

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah tudingan anggota DPRD DKI, Syarif, yang mengatakan PNS DKI Jakarta dijadikan "kelinci percobaan". Hal ini diucapkan Syarif menanggapi intensitas perombakan pejabat yang dilakukan Basuki di Pemprov DKI Jakarta.

Bantahan itu bahkan disampaikan Basuki ketika melantik ratusan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Jumat (11/9/2015).

"Saya betul-betul ingin Jakarta berubah, tetapi bukan menjadikan Bapak, Ibu, 'kelinci percobaan' seperti yang diucapkan anggota Dewan yang terhormat, Syarif, perwakilan dari Fraksi Gerindra. Mungkin dia masih sakit hati karena saya keluar dari Gerindra. Jadinya dia ngoceh terus hal yang enggak perlu," kata pria yang akrab disapa Ahok itu. 

Menurut Ahok, semua pejabat yang menduduki jabatan baru sebelumnya telah lolos mengikuti seleksi. Adapun seleksi itu seperti tes kompetensi melalui computerized adaptive test (CAT) serta tes psikologis. Karena itu, Ahok mengaku tidak pernah asal melakukan uji coba dan menempatkan pejabat pada posisi tertentu.

Salah satunya adalah promosi kepada Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji. Dahulu, Isnawa merupakan Camat Tambora. Kinerja dan aktivitas Isnawa mengesankan Ahok, juga Joko Widodo, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI.

Bahkan, Jokowi ketika itu memprediksi Isnawa dapat menjabat sebagai wali kota. Namun, karena golongannya belum mencukupi, Isnawa dipromosikan menjadi Asisten Sekretaris Kota (Sekko) di Pemkot Jakarta Barat. Jokowi pun mengatakan, jika kinerja Isnawa baik ketika menjadi camat, akan lebih bagus jika ditempatkan di Dinas Kebersihan. Akhirnya, Isnawa kembali dipromosikan menjadi Wakil Kepala Dinas Kebersihan dan kini menjadi Kepala Dinas Kebersihan.

"Jadi, ini semua tuh betul-betul di-planning. Dosa saya kalau main seenaknya copot orang enggak ada alasannya," kata Ahok.

Namun, jika pejabat eselon masih malas bekerja, Ahok terpaksa akan menjadikan pejabat tertentu hanya sebagai staf. Bahkan, dia mengancam tidak akan memberi tunjangan kinerja daerah (TKD).

Terlebih lagi, jika masih ada pejabat yang menyalahgunakan anggaran, Basuki menegaskan langsung menindaklanjuti hal tersebut kepada aparat kepolisian.

"Kalau pejabatnya malas karena merasa sudah kaya, mungkin nanti Anda tidak akan terima TKD satu sen pun, istilahnya saya pensiunkan dini. Sekali lagi, Bapak dan Ibu lupakan masa lalu, kerja yang baik dan benar saja," kata Basuki.