Ahok: APBD 2015 Masih Penuh Isian Satuan yang "Markup"

"APBD 2015 masih penuh isian satuan yang markup. Tetapi minimal ada satu kemajuan dibandingkan (APBD) 2014, karena penyusunan anggaran 2015 masuk e-budgeting," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (9/10/2015). 

Ahok, sapaan Basuki mengaku banyak memotong anggaran yang berlebih itu. Sehingga perbaikan penggunaan anggaran dilakukan pada APBD-P 2015. Karena itu, ia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengesahkan RAPBD-P 2015.

Sebab, jika pengesahan terlambat akan mempengaruhi belanja barang dan jasa oleh SKPD DKI. Basuki mendorong pembelian barang dan jasa itu dilakukan di e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

"Dulu Dinas Olahraga markup, sekolah (renovasi sekolah di Dinas Pendidikan) di-markup juga anggarannya. Makanya saya pangkas dan kami pindahkan di APBD-P untuk penyerapan anggarannya," kata Basuki. (Baca: Tanggapi Ahok, Kemendagri Akan Sampaikan Siapa yang Paham Aturan dan Tidak)

Sebelumnya, memasuki akhir tahun 2015, sedikit demi sedikit tingkat penyerapan anggaran mulai meningkat. Namun, ada beberapa daerah yang penyerapan anggarannya tak menunjukkan perbaikan.

Salah satunya adalah DKI Jakarta yang tak lepas dari posisi buncit sejak bulan Juli 2015 lalu hingga saat ini. 

Berdasarkan data Dirjen Bina Keuangan Daerah, lima daerah dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi adalah Gorontalo (63,1 persen), Maluku Utara (63 persen), Kalimantan Tengah (62,9 persen), Nusa Tenggara Timur (57,6 persen), dan Sulawesi Tenggara (56,9 persen).

Sementara itu, lima daerah dengan penyerapan anggaran terburuk adalah DKI Jakarta (19,39 persen), Papua (21,74 persen), Kalimantan Utara (23,7 persen), Papua Barat (28,86 persen), dan Riau (29,8 persen). Pada bulan Juli lalu, DKI Jakarta juga menjadi daerah terburuk dalam hal penyerapan anggaran.