Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sahabat Sandiaga Uno Klaim Aksi Mereka di CFD Bukan Kegiatan Politik

Kompas.com - 11/10/2015, 08:32 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komunitas Sahabat Sandiaga Uno menolak anggapan bahwa "Aksi Santun" mereka pada acara car free day (CFD) atau hari bebas kendaraan sebagai kegiatan politik. Koordinator aksi, Ivan Andi Darmawan, menegaskan hal itu di sela-sela aksi yang mereka lakukan di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (11/10/2015).

"Ini kan bukan kegiatan politik. Cuma kampanye senyum. Karena cuma ingin mengajak orang tersenyum, kami minim modal. Kecuali kami bermodal banyak, kami sudah bikin panggung dan segala macam yang menarik perhatian. Tetapi, ini kami tidak membawa apa-apa," ujar dia.

Ivan juga tak mau Aksi Santun yang mereka lakukan kemudian dihubung-hubungkan dengan karakter Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dalam aksinya, para anggota komunitas Sahabat Sandiaga Uno mengajak warga untuk lebih banyak tersenyum dan tidak bersikap kasar terhadap sesama. "Kita sangat mendukung pemimpin saat ini. Beliau orangnya sangat baik sekali dan sudah membuat banyak perbaikan," kata Ivan.

Sahabat Sandiaga Uno merupakan komunitas pendukung Sandiaga Uno, pengusaha sekaligus politisi Partai Gerindra yang belakangan santer diberitakan akan maju sebagai calon gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Meski demikian, Ivan mengatakan, komunitas Sahabat Sandiaga Uno adalah komunitas yang muncul untuk membantu Sandiaga yang mereka sebut sering mengadakan aksi sosial.

"Kami hanya ingin membantu Bang Sandi yang banyak mengadakan kegiatan sosial. Nah, kami ini ingin jadi bagian dari orang yang banyak membantu orang lain," ujar dia.

Kegiatan car free day diatur dalam Peraturan Daerah khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Dalam perda itu disebutkan, pelaksanaan car free day digelar untuk pemulihan mutu udara.

Larangan agar tidak menggelar kegiatan politik saat car free day disampaikan oleh Sekretaris Daerah Saefullah beberapa waktu lalu. Saefullah menilai larangan itu perlu disampaikan karena dalam perkembangannya penyelenggaraan car free day sudah tidak sesuai dengan tujuan awal. Pernyataan Saefullah itu juga mendapat dukungan dari Ahok. Ia menyetujui usulan itu mengingat acara tersebut sering digunakan untuk penggalangan dukungan atau penolakan terhadapnya dalam memimpin Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Megapolitan
Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com