Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ancaman Ahok untuk Pejabat SKPD yang Minim Serap Anggaran 2016

Kompas.com - 13/10/2015, 08:47 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengancam akan memecat pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tidak bisa meningkatkan penyerapan anggaran pada tahun 2016. Sebab, Ahok (sapaan Basuki) sudah memberikan keleluasaan kepada SKPD untuk menentukan sendiri kegiatan prioritas yang ingin mereka laksanakan.

"(Kalau enggak bisa naikkan penyerapan), saya pecat. Pasti pecat itu," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (13/10/2015).

Untuk anggaran tahun 2016, SKPD memang dipersilakan untuk menentukan skala prioritas masing-masing kegiatan yang akan mereka lakukan. Dengan demikian, jika anggaran tidak cukup, mereka bisa memotong kegiatan berdasarkan urutan prioritas tersebut.

Ahok tidak ingin lagi memotong anggaran berdasarkan persentase ketersediaan anggaran. Sebab, dia tidak ingin kebutuhan SKPD jadi tidak terpenuhi.

"Jadi, itu yang saya minta, saya tidak mau lagi, cara membuat anggaran yang kalau duitnya enggak cukup langsung bilang, 'Eh kamu SKPD A potong 28 persen ya, SKPD B potong sekian persen ya.' Saya enggak mau. Itu namanya bukan anggaran berbasis kinerja," ujar Ahok.

"Kalau berbasis kinerja seharusnya semua SKPD menentukan prioritas pertamanya apa, jadi diurut, jadi kalau kita mau buang, bukan buang persennya, tetapi langsung buang kegiatannya," ujar dia.

Meski demikian, kata Ahok, tiap SKPD harus berkomitmen dengan prioritas kegiatan yang mereka susun. Jangan sampai, kegiatan yang diprioritaskan malah tetap tidak terlaksana. Ahok ingin penyerapan anggaran bisa terdongkrak dengan cara seperti ini.

Sebelumnya, semua SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwajibkan menyusun kegiatan-kegiatan prioritas pada 2016. Hal itu menyusul penetapan besaran kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2016 sebesar 62,5 triliun.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati mengatakan, kewajiban ini bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.

"Kami mau memaksa SKPD untuk membuat prioritas kegiatan. Ini memang paling sulit. Nomor 1-1000. SKPD harus tahu mana yang prioritas dan mana yang tidak," kata Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/10/2015).

"Mereka sendiri yang susun prioritas. Silakan pilih sendiri program yang akan dilaksanakan. Jangan sudah dianggarkan, tetapi masih tidak diserap juga. Kalau sudah diteruskan dan disetujui ya harus diserap," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kebengisan Pembunuh Wanita Dalam Koper: Setubuhi dan Habisi Korban, lalu Curi Uang Kantor

Kebengisan Pembunuh Wanita Dalam Koper: Setubuhi dan Habisi Korban, lalu Curi Uang Kantor

Megapolitan
Kronologi Meninggalnya Siswa STIP yang Dianiaya Senior

Kronologi Meninggalnya Siswa STIP yang Dianiaya Senior

Megapolitan
Pernah Mengaku Capek Terlibat Narkoba, Rio Reifan Ditangkap Lagi Usai 2 Bulan Bebas Penjara

Pernah Mengaku Capek Terlibat Narkoba, Rio Reifan Ditangkap Lagi Usai 2 Bulan Bebas Penjara

Megapolitan
Senior Aniaya Siswa STIP hingga Tewas, 5 Kali Pukul Bagian Ulu Hati

Senior Aniaya Siswa STIP hingga Tewas, 5 Kali Pukul Bagian Ulu Hati

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper: Korban Ternyata Minta Dinikahi | Misteri Mayat Wanita Dalam Koper Mulai Terkuak

[POPULER JABODETABEK] Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper: Korban Ternyata Minta Dinikahi | Misteri Mayat Wanita Dalam Koper Mulai Terkuak

Megapolitan
Rute Transjakarta 10M Pulo Gadung - Walikota Jakarta Utara via Cakung

Rute Transjakarta 10M Pulo Gadung - Walikota Jakarta Utara via Cakung

Megapolitan
Lokasi dan Jadwal Pencetakan KTP dan KK di Tangerang Selatan

Lokasi dan Jadwal Pencetakan KTP dan KK di Tangerang Selatan

Megapolitan
Kecelakaan di UI, Saksi Sebut Mobil HRV Berkecepatan Tinggi Tabrak Bus Kuning

Kecelakaan di UI, Saksi Sebut Mobil HRV Berkecepatan Tinggi Tabrak Bus Kuning

Megapolitan
Polisi Periksa 10 Saksi Kasus Tewasnya Siswa STIP yang Diduga Dianiaya Senior

Polisi Periksa 10 Saksi Kasus Tewasnya Siswa STIP yang Diduga Dianiaya Senior

Megapolitan
Diduga Ngebut, Mobil Tabrak Bikun UI di Hutan Kota

Diduga Ngebut, Mobil Tabrak Bikun UI di Hutan Kota

Megapolitan
Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Tinggalkan Mayat Korban di Kamar Hotel

Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Tinggalkan Mayat Korban di Kamar Hotel

Megapolitan
Siswa STIP Dianiaya Senior di Sekolah, Diduga Sudah Tewas Saat Dibawa ke Klinik

Siswa STIP Dianiaya Senior di Sekolah, Diduga Sudah Tewas Saat Dibawa ke Klinik

Megapolitan
Terdapat Luka Lebam di Sekitar Ulu Hati Mahasiswa STIP yang Tewas Diduga Dianiaya Senior

Terdapat Luka Lebam di Sekitar Ulu Hati Mahasiswa STIP yang Tewas Diduga Dianiaya Senior

Megapolitan
Dokter Belum Visum Jenazah Mahasiswa STIP yang Tewas akibat Diduga Dianiaya Senior

Dokter Belum Visum Jenazah Mahasiswa STIP yang Tewas akibat Diduga Dianiaya Senior

Megapolitan
Polisi Pastikan RTH Tubagus Angke Sudah Bersih dari Prostitusi

Polisi Pastikan RTH Tubagus Angke Sudah Bersih dari Prostitusi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com