Jika Tak Lagi Jadi Gubernur, Ahok Minta Jokowi Lindungi Proyek Jakarta

Ia merasa terbantu dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. 

Dalam Perpres ini disebutkan, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha (BUMN, BUMD, swasta, badan hukum asing, atau koperasi) dalam penyediaan infrastruktur.

"Proyek ini semua mungkin bisa selesai sampai 2024 dan kita bisa lebih cepat sebenarnya. Saya enggak bisa gunakan anggaran multiyears (jamak) karena masa jabatan saya akan selesai Oktober 2017," kata Basuki.

Hal itu Kompas.com kutip dari akun YouTube Pemprov DKI Basuki TP Tyo JB, Rabu (21/10/2015). 

Jika tidak terpilih lagi menjadi Gubernur, Basuki meminta para profesional muda Indonesia di Singapura untuk bisa menggandeng Temasek atau Islamic Development Bank (IDB) membuat sebuah perusahaan aset manajemen.

Pemerintah Provinsi DKI, lanjut dia, akan menjadikan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menjadi perusahaan holding.

Ia berharap, PT Jakpro segera menjadi perusahaan yang go public. Setelah menjadikan PT Jakpro go public dan menjadi perusahaan holding, Basuki bakal menggandeng strategic partner.

"Saya kira waktu saya meninggalkan kantor ini pun kalau saya enggak terpilih lagi di Oktober 2017, Gubernur baru yang masuk, mereka (BUMD) sudah go public dan sudah punya strategic partner, enggak bisa diganggu lagi. Karena ini semua sudah jadi profesional dan seluruh pembiayaan akan jalan," kata Basuki.

Kemudian bagaimana jika Gubernur DKI baru penggantinya tak mau membeli kembali seluruh proyek infrastruktur yang telah dibayar BUMN, BUMD, maupun swasta? Basuki mengandalkan Presiden Jokowi.

"Kita masih punya Pak Presiden Jokowi yang menjabat sampai tahun 2019. Maka proyek-proyek infrastruktur yang kira-kira harus dimiliki pemerintah akan dibeli dengan APBN."

"Saya sudah bicara dengan Pak Jonan (Menteri Perhubungan), proyek transportasi akan dibeli kembali oleh pemerintah," kata Basuki.