Ahok Pertanyakan Kredibilitas Kepala BPK DKI

Ia mempertanyakan kredibilitas Kepala BPK Perwakilan DKI Efdinal dalam mengaudit laporan keuangan daerah.

"Kalau Efdinal dulunya bekas (Kepala) BPK (Perwakilan) Banten, hasil audit dia ke Banten apa? WTP (wajar tanpa pengecualian), tetapi nyatanya Atut (mantan Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah) masuk penjara. Orang seperti itu yang mau ribut sama saya?" kata Basuki di Balai Kota, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Basuki lalu menyinggung hasil audit BPK terhadap Kabupaten Belitung Timur yang dipimpin Basuri Tjahaja Purnama, adik Basuki.

Menurut dia, BPK memberikan buku opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dalam rapat paripurna atas laporan keuangan 2014 Kabupaten Belitung Timur.

Namun, beberapa hari kemudian ada oknum BPK yang mendatangi Basuri dan mengatakan bahwa buku opini tersebut salah cetak sehingga laporan keuangan Belitung Timur menjadi disclaimer atau tidak wajar.

"Makanya, saya katakan ada oknum di BPK itu tendensius, ada politik," kata Basuki.

Atas dasar itu, Basuki mengaku tidak khawatir akan temuan BPK soal indikasi kerugian daerah terhadap pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras yang nilainya lebih kurang Rp 191 miliar itu.

Apalagi, KPK meminta BPK melakukan perpanjangan waktu audit investigasi menjadi 80 hari dari semula 60 hari.

"Artinya apa? Enggak ketemu (kerugian daerah) dong. Ayo tambah lagi (waktu audit investigasi) 200 hari biar tambah melanggar aturan. Kita cari ketemunya di mana, tetapi tolong BPK juga fair," kata Basuki.