Tak Sejalan dengan Ahok, M Taufik Bilang Pemprov DKI Harusnya Melobi DPR

"Jadi DPR RI perlu diingatkan, ini kan merupakan kepentingan nasional yang kebetulan lokasinya di DKI Jakarta," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (4/12/2015).

Taufik mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI harus mencoba untuk melobi DPR RI. Namun, jika Wisma Atlet tetap tidak bisa dibangun karena hibah dibatalkan, Pemprov DKI harus segera mencari jalan keluar.

Dia tidak sepakat dengan ucapan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang malah ingin membatalkan perhelatan Asian Games 2018 di Jakarta akibat masalah ini.

Menurut Taufik, Jakarta harus tetap maju menjadi tuan rumah. Mengenai penginapan atlet lainnya, Taufik mengingatkan adanya alternatif lain.

"Kalau enggak ada tempat nginep dan Asian Games harus tetap jalan, enggak mungkin nginep ditenda juga kan atau paling juga sewain hotel," ujar dia.

Sebelumnya, DPR RI telah menolak hibah lahan di Kemayoran untuk pembangunan Wisma Atlet kepada Pemerintah Provinsi DKI.

Kepala BPKAD Heru Budi Hartono mengatakan DPR menolak karena tidak setuju dengan pemanfaatan Wisma Atlet sebagai rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) setelah Asian Games 2018 berakhir.

Dengan demikian, hibah pun dibatalkan. Lahan di Kemayoran yang ingin digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI tidak bisa lagi menggunakan konsep hibah.

Heru mengatakan, lahan tersebut bisa digunakan dengan menggunakan sistem kerja sama pemanfaatan aset.

Dengan demikian, kata Heru, Pemprov DKI akan menunjuk pelaksana pembangunan Wisma Atlet yaitu PT Jakarta Propetindo, sementara Setneg akan menunjuk Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran sebagai pihak yang mengelola lahan.

Setelah Asian Games, bangunan wisma atlet juga akan digunakan untuk kepentingan komersil.