Agar Warga Naik Angkutan Umum, Ahok Ingin BBM Bersubsidi Tidak Dijual di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Jika memiliki kewenangan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin bahan bakar minyak bersubsidi tidak dijual di Jakarta.

Hal ini untuk menjawab pengaruh turunnya harga BBM bersubsidi terhadap tarif angkutan umum di Jakarta. 

"Kalau bisa saya larang. Saya ingin di Jakarta tidak ada yang namanya BBM subsidi karena kalau kalian mau nikmati subsidi, ya naik kendaraan umum, bukan naik motor," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (5/1/2016). 

Basuki mengatakan, tarif angkutan umum yang berada di bawah kendali PT Transjakarta tidak akan terpengaruh dengan naik turunnya harga BBM. Sebab, pemerintah telah memberikan subsidi dalam bentuk public service obligation (PSO) kepada PT Transjakarta. Tarifnya pun telah diseragamkan menjadi Rp 3.500.

"Makanya itu kenapa saya ingin semua (angkutan umum) dibayar rupiah per kilometer. Tiap kali (harga minyak dunia) naik harus menyesuaikan harga tiket, sedangkan masyarakat ingin kepastian. Dengan adanya subsidi, kami yakin, mau naik turun harga BBM, enggak ada urusan," kata Basuki. 

Mulai hari ini, harga BBM diturunkan. Harga Solar Pertamina turun dari Rp 6.700 menjadi Rp 5.650. Harga Premium untuk non-Jamali (Jawa, Madura, dan Bali) turun dari Rp 7.300 menjadi Rp 6.950, sedangkan harga Premium untuk wilayah Jamali turun dari Rp 7.400 menjadi Rp 7.050. 

Harga Pertalite turun dari Rp 8.250 menjadi Rp 7.900. Sementara itu, harga Pertamax untuk DKI Jakarta dan Jawa Barat turun dari Rp 8.650 menjadi Rp 8.500, sedangkan harga Pertamax untuk Jawa Tengah dan DIY turun dari Rp 8.750 menjadi Rp 8.600.

Kemudian, harga Pertamax untuk Jawa Timur turun dari Rp 8.750 menjadi Rp 8.600.

Adapun harga Pertamax Plus untuk DKI Jakarta turun dari Rp 9.650 menjadi Rp 9.400, harga Pertamina Dex DKI Jakarta turun dari Rp 9.850 menjadi Rp 9.600, dan harga Solar non-PSO turun dari Rp 8.300 menjadi Rp 8.050. Penurunan harga BBM itu berlaku mulai Selasa dini hari tadi.