Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relokasi Bukit Duri pada Akhir Mei

Kompas.com - 16/03/2016, 19:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Relokasi tahap kedua permukiman di bantaran Kali Ciliwung di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dipastikan akan dilanjutkan pada akhir Mei mendatang.

Rencana relokasi berlanjut meski sebagian warga masih menolak dan tetap menuntut ganti rugi.

Relokasi ini merupakan lanjutan dari program normalisasi Kali Ciliwung. Pada tahap kedua ini, relokasi akan dilakukan untuk 135 bidang.

Rinciannya, di RW 009 sebanyak 4 bidang, RW 010 sebanyak 107 bidang, dan RW 012 sebanyak 24 bidang.

Warga yang terdampak akan dipindahkan ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur.

Januari lalu, 97 bidang lahan di Bukit Duri sudah dibebaskan. Relokasi tahap kedua ini sempat tertunda karena menunggu ketersediaan unit rusunawa.

Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan, warga diberi waktu satu bulan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh unit rusunawa.

Warga yang memiliki sertifikat tanah juga diminta segera mendaftar untuk pengajuan ganti rugi.

"Program ini tetap harus jalan, suka tidak suka, atau mau tidak mau," kata Tri dalam sosialisasi relokasi kepada perwakilan warga di kantor Kelurahan Bukit Duri, Selasa (15/3).

Ia menambahkan, ganti rugi hanya diberikan kepada warga yang dapat membuktikan kepemilikan lahan dengan sertifikat tanah.

Sertifikat ini nantinya juga akan diverifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Secara keseluruhan, dibutuhkan 460 bidang di Bukit Duri untuk normalisasi Kali Ciliwung.

Relokasi tahap ketiga direncanakan pada September mendatang karena menunggu ketersediaan rusunawa.

Berdasarkan pendataan pemerintah sejauh ini, hampir seluruh bidang tersebut berstatus tanah negara bantaran kali yang tak seharusnya ditempati.

Menuntut diakui

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com