Yusril Gratis Jadi Kuasa Hukum Warga Luar Batang

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Luar Batang mengaku Yusril Ihza Mahendra tak dibayar saat ditunjuk menjadi kuasa hukum dalam melawan Pemprov DKI Jakarta terkait rencana penertiban kawasan Luar Batang.

"Kalau bayar Pak Yusril, kita enggak mampu," kata Mansur (62) di Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (28/3/2016).

Mansur mengatakan, sebelumnya, warga tak terpikir untuk menjadikan Yusril sebagai kuasa hukum. Namun, salah satu warga mengaku kenal dengan tim dari Yusril dan menceritakan perihal status kawasan Luar Batang.

Tak disangka, cerita tersebut sampai di telinga Yusril. Bakal calon gubernur DKI Jakarta itu pun turun dan langsung bertemu warga.

"Jadi, Pak Yusril yang tertarik," kata Mansur.

Carmadi, warga Luar Batang lainnya yang ikut dalam pertemuan dengan Yusril pada Kamis (24/3/2016) malam, mengungkapkan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut memberikan analogi profesi pengacara sebagai dokter.

"Kata Pak Yusril, kalau dokter itu kan sudah sumpah jabatan profesi akan mengobati orang sakit di mana pun. Begitu juga dengan pengacara yang juga sudah sumpah jabatan," cerita Carmadi.

Yusril sebelumnya mengaku secara resmi ditunjuk warga sebagai kuasa hukum. Kata Yusril, warga mengeluh karena menerima surat dari Camat Penjaringan yang isinya meminta agar warga pindah dan akan direlokasi ke rumah susun.

Sebagian rumah dan bangunan di sana tidak memiliki sertifikat hak milik atau hak guna bangunan.

Yusril menyebut Kampung Luar Batang sebelumnya dikuasai Belanda melalui Eigendom Verponding atau hak tanah yang berasal dari hak-hak Barat.

Ketika Eigendom Verponding habis pada tahun 1958, warga diberikan waktu selama tiga tahun untuk mengurus kepemilikan.