Alotnya Pembahasan Raperda yang Membuat Sanusi Berada Dalam Pusaran Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (31/3/2016) malam setelah menerima suap dari PT APL, perusahan pengembang properti. (Baca: Sanusi Ditangkap KPK Usai Terima Uang di Mal.)

Dugaan suap terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K); dan Raperda Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai Utara Jakarta.

Dua Raperda tersebut memiliki keterkaitan dengan proyek reklamasi pembuatan 17 pulau buatan di Pantai Utara Jakarta. Di DPRD DKI Jakarta, pembahasan mengenai Raperda ZWP3K dan Raperda Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai Utara Jakarta melewati pembahasan yang alot.

Raperda ZWP3K itu seharusnya disahkan pada 17 Maret 2016. Namun pengesahan batal karena jumlah anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna tak kuorum. Saat itu, jumlah anggota DPRD yang hadir hanya 50 orang, dari jumlah keseluruhan 106 anggota.

Anggota DPRD yang tak hadir diduga tidak setuju dengan adanya perubahan salah satu pasal yang ada pada draft Raperda Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai Utara Jakarta. Perubahan meringankan kewajiban pengembang proyek reklamasi dari 15 persen menjadi 5 persen.

Pembatalan terhadap Raperda ZWP3K berdampak terhadap tak bisa disahkannya Raperda Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai Utara Jakarta.

"Sesuai peraturan, pengesahan Perda Tata Ruang Pantura setelah Zonasi," kata Wakil Ketua DPRD Triwisaksana.

Raperda ZWP3K membagi wilayah perairan Jakarta menjadi zona-zona yang berbeda. Bila disahkan menjadi Perda, perairan Jakarta akan dibagi empat bagian, masing-masing untuk kawasan pelayaran, budidaya, wilayah peruntukan umum, dan konservasi.

Pemetaan wilayah perairan yang diatur di Raperda ZWP3K akan berpengaruh terhadap peruntukkan 17 pulau buatan di proyek reklamasi, yang diatur dalam Raperda Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai Utara Jakarta.

"Jadi kalau ini (ZWP3K) tidak disahkan, (tata ruang Pantura) juga tidak bisa disahkan," kata Triwisaksana.