Kebijakan Ahok dan Pemprov DKI yang Ditentang Inggard Joshua

JAKARTA, KOMPAS.com - Di DPRD DKI Jakarta, anggota Fraksi Partai Nasdem hanya terdiri dari 5 orang anggota. Mereka adalah Bestari Barus Hasan Basri Umar, James Arifin Sianipar, Subandi, dan Inggard Joshua.

Fraksi ini terbilang unik, sebab sering berbeda pendapat dengan fraksi lainnya di DPRD DKI. Fraksi Partai Nasdem selalu menjadi fraksi pertama yang mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Sebagai contoh adalah ketika DPRD DKI sedang melaksanakan hak angket, 2015 lalu. Fraksi Partai Nasdem yang pertama kali mencabut dukungan terhadap itu. Termasuk dalam hal dukungan terhadap Ahok.

Partai Nasdem menjadi partai pertama yang mendukung Ahok menjadi gubernur lagi. Namun, ada satu kader Partai Nasdem yang sikapnya selalu bertentangan dengan partai dan cenderung melawan Ahok.

Dia adalah Inggard Joshua, anggota Dewan yang sudah bertahan hampir 3 periode. Inggard bahkan menjadi juru bicara tim angket.

Ketika itu, Inggard menyatakan tidak akan keluar dari tim hak angket meskipun ada perintah penarikan diri dari kepanitiaan. Inggrad beralasan, fraksi bukanlah alat kelengkapan dewan.

Inggrad mengatakan tetap memilih menjadi panitia hak angket karena kecewa penyusunan APBD tidak berjalan sesuai prosedur. Menurut dia, hak angket merupakan cara untuk membuktikan pihak mana yang salah.

Jessi Carina Ketua Tim Angket Muhammad Sangaji, pengamat politik Margarito Kamis, dan Wakil Ketua Tim Angket Inggard Joshua.

"Kalau ada sanksi kita perlu jelaskan. Tentu kita harus ada prinsip. Sebagian ada yang belum dipahami oleh partai," ujar Inggrad ketika itu.

Kritisi reklamasi dan RS Sumber Waras

Inggard kembali vokal mengkritik kebijakan Pemprov DKI ketika Ahok mengeluarkan izin reklamasi. Inggard mengatakan, aroma suap jelas tercium ketika mulai ada desakan-desakan dari pimpinan untuk menyetujui raperda ini.

Desakan-desakan ini berpotensi menimbulkan tindakan transaksional. Sehingga, sejak desakan awal muncul setahun lalu, Inggard sudah menentukan sikap untuk tidak membahas perda ini terlebih dahulu.

"Saya bilang apa urgensinya kita bahas cepat-cepat masalah dua raperda ini. Pada dasarnya itu kan wewenang pemerintah pusat. Jadi kita jangan membahas itu dulu," ujar Inggard.

Inggard juga menyayangkan sikap Ahok yang sudah mengeluarkan izin meski perda terakit reklamasi belum disahkan. Selain soal reklamasi, Ahok juga mempermasalahkan soal pembelian lahan RS Sumber Waras.

Menurut dia, BPK sudah jelas menunjukan adanya potensi kerugian negara dari pembelian lahan itu. Seharusnya, pembelian lahan tersebut tidak dilanjutkan.