JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni membantah jika kunjungan kerja sejumlah anggota DPRD DKI ke Tokyo, Jepang, disebut hanya pelesiran. Ghoni menyatakan bahwa selama di Tokyo, anggota DPRD DKI mempelajari konsep transportasi bawah tanah.
"Jadi, bukan jalan-jalan ke sana. Ngapain jalan-jalan? Biaya hidup di sana juga mahal dan kita irit-irit kok," ujar Ghoni.
Ghoni mengatakan bahwa masing-masing anggota DPRD dibekali uang Rp 30 juta selama lima hari berada di Tokyo. Anggota DPRD berada di Tokyo pada 25 April-29 April.
Mereka yang pergi ke Jepang adalah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Ketua Fraksi Partai Gerindra Abdul Ghoni, Ketua Fraksi PPP Maman Firmansyah, dan Sekretaris Fraksi PKS Nasrullah.
"Kita dibekali Rp 30 juta itu termasuk tiket. Itu dipakai selama lima hari, belum dipotong pajak. Jadi, ya untuk tiket, hotel, makan, ya begitu," ujar Ghoni di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (2/5/2016).
Ghoni menuturkan, dengan uang saku sebesar itu, anggota DPRD yang bertugas ke Tokyo harus berhemat. Sebab, kata Ghoni, biaya hidup di sana begitu mahal.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1831 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas, anggota DPRD yang ke Jepang diberi uang saku sebesar 519 dollar AS (sekitar Rp 6,8 juta) per hari.
Ghoni mengatakan, biaya tersebut digunakan untuk uang makan dan transportasi lokal dan tetap harus dipotong pajak. Selama berada di Tokyo, Ghoni mengatakan, mereka dipandu oleh parlemen Jepang dan juga dinas bagian perhubungan yang ada di Jepang.
Salah satu yang mereka pelajari di Jepang adalah mengenai manajemen subway. Di sana, kata Ghoni, aktivitas berangkat dan pulang kerja warga Jepang kebanyakan dilakukan di bawah tanah sehingga tidak menimbulkan kepadatan di bagian jalan.
Selain itu, mereka juga melihat reklamasi yang materialnya berasal dari sampah.
"Jadi, sampah itu diolah dulu menjadi serbuk dan itu dibuang ke laut untuk reklamasi. Sekarang itu sudah menjadi 20.000 hektar," ujar Ghoni.