Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunker ke Tokyo, Anggota DPRD DKI Menolak Disebut Pelesiran

Kompas.com - 02/05/2016, 16:29 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni membantah jika kunjungan kerja sejumlah anggota DPRD DKI ke Tokyo, Jepang, disebut hanya pelesiran. Ghoni menyatakan bahwa selama di Tokyo, anggota DPRD DKI mempelajari konsep transportasi bawah tanah.

"Jadi, bukan jalan-jalan ke sana. Ngapain jalan-jalan? Biaya hidup di sana juga mahal dan kita irit-irit kok," ujar Ghoni.

Ghoni mengatakan bahwa masing-masing anggota DPRD dibekali uang Rp 30 juta selama lima hari berada di Tokyo. Anggota DPRD berada di Tokyo pada 25 April-29 April.

Mereka yang pergi ke Jepang adalah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Ketua Fraksi Partai Gerindra Abdul Ghoni, Ketua Fraksi PPP Maman Firmansyah, dan Sekretaris Fraksi PKS Nasrullah.

"Kita dibekali Rp 30 juta itu termasuk tiket. Itu dipakai selama lima hari, belum dipotong pajak. Jadi, ya untuk tiket, hotel, makan, ya begitu," ujar Ghoni di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (2/5/2016).

Ghoni menuturkan, dengan uang saku sebesar itu, anggota DPRD yang bertugas ke Tokyo harus berhemat. Sebab, kata Ghoni, biaya hidup di sana begitu mahal.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1831 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas, anggota DPRD yang ke Jepang diberi uang saku sebesar 519 dollar AS (sekitar Rp 6,8 juta) per hari.

Ghoni mengatakan, biaya tersebut digunakan untuk uang makan dan transportasi lokal dan tetap harus dipotong pajak. Selama berada di Tokyo, Ghoni mengatakan, mereka dipandu oleh parlemen Jepang dan juga dinas bagian perhubungan yang ada di Jepang.

Salah satu yang mereka pelajari di Jepang adalah mengenai manajemen subway. Di sana, kata Ghoni, aktivitas berangkat dan pulang kerja warga Jepang kebanyakan dilakukan di bawah tanah sehingga tidak menimbulkan kepadatan di bagian jalan.

Selain itu, mereka juga melihat reklamasi yang materialnya berasal dari sampah.

"Jadi, sampah itu diolah dulu menjadi serbuk dan itu dibuang ke laut untuk reklamasi. Sekarang itu sudah menjadi 20.000 hektar," ujar Ghoni.

Kompas TV Efektifitas Kunjungan DPRD ke Luar Negeri Diragukan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com