Disarankan Polisi Tak Resmikan RPTRA karena Berpotensi Ricuh, Ahok Tak Peduli

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat diminta oleh Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Hariadi untuk tidak meresmikan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (23/6/2016) kemarin. Sebab, ada sekelompok massa yang menolak kedatangan Basuki dan berpotensi ricuh.

"Ini kan juga sama usulan dari wali kota, 'lebih baik Bapak (Basuki) enggak usah datang resmiin RPTRA'," kata Basuki menirukan ucapan wali kota padanya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/6/2016).

"Saya bilang, 'yang tanda tangan prasasti (peresmian RPTRA) siapa? Saya, ya saya datang dong'. Dia bilang mau ada massa, massa dari mana? Ya enggak tahu, ngakunya ormas dari Jakarta Utara segala macam," kata Basuki.

Sebelum meresmikan RPTRA Penjaringan, Basuki sempat menghadiri penyerahan surat keputusan resmi Partai Hanura kepadanya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Akhirnya ia memutuskan untuk tetap meresmikan RPTRA Penjaringan.

Selain wali kota, polisi juga menyarankannya tak menghadiri peresmian RPTRA Penjaringan tersebut.

"Ya saya tanya polisinya, 'masa kalau ada massa enggak boleh datang, memang negara ini diatur oleh massa?'. Mau cara preman apa negara ini? Ya saya tetap datang, polisi tanggung jawab dong," kata Basuki.

Basuki menganggap penolakan ini sudah sering diterimanya dan hanya gertak sambal saja. Akibat kericuhan tersebut, salah seorang staf Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan DKI Jakarta terluka sobek di pelipisnya. Ia dirawat di RS Atmajaya.