Kata Djarot soal Pembentukan Pansus LHP BPK 2015 oleh DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mendukung pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Tahun Anggaran (TA) 2015 oleh DPRD DKI Jakarta.

"Tahun kemarin juga ada pansus. Itu biasa, enggak apa-apa," kata Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Dia mengatakan, pembentukan pansus itu sekaligus untuk menjalankan fungsi kontrol DPRD DKI Jakarta. Menurut Djarot, DPRD DKI Jakarta wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut temuan BPK.

"Memang tiap hasil BPK itu dibentuk pansus oleh DPRD. Artinya, fungsi kontrol dari dewan untuk mengawasi dan memonitor tindak lanjut temuan BPK. Itu biasa kok," kata Djarot.

Pembentukan pansus LHP BPK 2015 diputuskan melalui rapat pimpinan yang digelar di Gedung DPRD DKI, Selasa (19/6/2016). Wakil Ketua 4 DPRD DKI Ferrial Sofyan yang menjadi Ketua Pansus LHP BPK TA 2015.

Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mengatakan, Pansus LHP BPK 2016 direncanakan akan mulai aktif bertugas pekan depan.

"Ketuanya Ferrial. Ini tinggal nunggu daftar nama (anggota) dari fraksi-fraksi. Minggu ini udah jalan," kata Taufik.

Salah satu tugas yang akan dilakukan Pansus LHP BPK 2015 adalah menyelidiki proses pembelian lahan 4,6 hektar oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta.

Lahan yang diketahui dibeli seharga RP 668 miliar diketahui diklaim oleh dua pihak, yaitu oleh Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan seorang warga bernama Toeti Noeziar Soekarno. (Baca: DPRD DKI Bentuk Pansus LHP BPK 2015)