JAKARTA, KOMPAS.com - Rombongan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta melihat-lihat kondisi sampah di TPST Bantargebang melalui bus. Hal itu mereka lakukan usai rapat bersama Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adjie dalam kunjungan ke TPST Bantargebang, Kamis (28/7/2016).
Sebelum keluar dari ruang rapat, mereka dibekali dengan masker untuk menutup hidung mereka. Benar saja, bau sampah menyeruak ketika mereka keluar dari ruang rapat.
"Saya akui, Pak, sekarang di TPST Bantargebang memang lebih bau karena kami tidak punya anggaran untuk beli cover soil, untuk menutupi sampahnya," ujar Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Dinas Kebersihan DKI Jakarta Asep Kuswanto.
Usai melakulan rapat, anggota Dewan naik ke dalam bus mereka untuk berkeliling area TPST Bantargebang. Di dalam bus, sesekali mereka mengomentari kondisi di TPST Bantargebang. Salah satu yang mereka komentari adalah antrean truk sampah yang tidak terlalu padat.
"Truk sampah beneran enggak ada yang masuk. Ini karena kita ke sini mungkin ya," ujar anggota DPRD DKI Jakarta Panji Virgiawan.
Panji menduga truk sampah ditahan untuk tidak masuk terlebih dahulu ke TPST Bantargebang agar tidak terjadi antrean truk. Anggota Dewan lainnya, Syahrial, berkomentar soal sistem kompos yang tidak berjalan.
"Wah komposnya enggak jalan," ujar Syahrial.
Hal lain yang juga dikomentari mereka adalah tumpukan sampah yang dibuang di pinggir jalan area TPST Bantargebang. Di sisi jalan di sana, tumpukan sampah memang terlihat.
Sebagian anggota Dewan lain tampak berdecak ketika melihat gunungan sampah di TPST Bantargebang.
Dinas Kebersihan DKI Jakarta telah resmi mengambil alih pengelolaan TPST Bantargebang. Dinas Kebersihan melayangkan SP 3 kepada pengelola TPST Bantargebang yaitu PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) pada 21 Juni 2016.