JAKARTA, KOMPAS.com - Tepat pada hari kemerdekaan ke-71 Republik Indonesia, Rabu (17/8/2016), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyambangi Kantor DPP PDI-P di Jalan Diponegoro.
Ia bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di sana. Hadir pula dalam pertemuan itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.
Dalam pertemuan itu, Basuki menyampaikan kepada Megawati secara resmi bahwa ia sudah memilih jalur partai politik sebagai kendaraannya menuju Pilkada DKI 2017.
"Sekarang, perbedaannya soal perseorangan dan parpol, saya sudah lapor Ibu (Megawati) secara pribadi, tapi (Megawati) secara Ketua Umum belum lapor, saya sampaikan, sekarang saya sudah pakai partai nih," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (18/8/2016).
(Baca juga: Mengapa Ahok Masih Butuh PDI-P?)
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang juga hadir dalam pertemuan itu mengatakan bahwa Ahok diterima PDI-P sesuai mekanisme partai.
Ahok diterima dalam kapasitasnya sebagai bakal calon gubernur. Kader PDI-P yang menerima Ahok dalam pertemuan itu juga mengenakan seragam partai.
Menurut Hasto, pertemuan itu adalah pertemuan resmi antara Ahok dan PDI-P yang dilakukan di "markas banteng", atau bukan pertemuan personal yang berdasarkan kedekatan individu.
Hasto juga mengatakan, Ahok menyampaikan keinginannya untuk didukung oleh PDI-P dalam pertemuan itu.
Selain itu, kata dia, Ahok mengutarakan keinginannya untuk kembali berpasangan dengan Djarot.
“Di dalam kunjungan tersebut disampaikan harapan Pak Ahok untuk mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan,” kata Hasto.
Restu Mega
Usai pertemuan itu, Ahok mengaku sudah mendapatkan restu dari Megawati untuk berpasangan kembali dengan Djarot.
Menurut Ahok, ada kecenderungan dari Mega untuk mendukung bakal calon gubernur petahana.
"Bu Mega kan ada tiga opsi. Tapi Bu Mega lebih cenderung (usung) petahana," kata Ahok.
(Baca juga: "Semakin Kuat Sinyal PDI-P Akan Dukung Ahok")
Sementara itu, Hasto juga mengatakan bahwa PDI-P selalu melihat potensi petahana dalam setiap Pilkada.