Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menunggu Kepastian PDI-P Deklarasikan Dukungan untuk Ahok dan Djarot...

Kompas.com - 19/08/2016, 08:18 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tepat pada hari kemerdekaan ke-71 Republik Indonesia, Rabu (17/8/2016), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyambangi Kantor DPP PDI-P di Jalan Diponegoro.

Ia bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di sana. Hadir pula dalam pertemuan itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Dalam pertemuan itu, Basuki menyampaikan kepada Megawati secara resmi bahwa ia sudah memilih jalur partai politik sebagai kendaraannya menuju Pilkada DKI 2017.

"Sekarang, perbedaannya soal perseorangan dan parpol, saya sudah lapor Ibu (Megawati) secara pribadi, tapi (Megawati) secara Ketua Umum belum lapor, saya sampaikan, sekarang saya sudah pakai partai nih," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (18/8/2016).

(Baca juga: Mengapa Ahok Masih Butuh PDI-P?)

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang juga hadir dalam pertemuan itu mengatakan bahwa Ahok diterima PDI-P sesuai mekanisme partai.

Ahok diterima dalam kapasitasnya sebagai bakal calon gubernur. Kader PDI-P yang menerima Ahok dalam pertemuan itu juga mengenakan seragam partai.

Menurut Hasto, pertemuan itu adalah pertemuan resmi antara Ahok dan PDI-P yang dilakukan di "markas banteng", atau bukan pertemuan personal yang berdasarkan kedekatan individu.

Hasto juga mengatakan, Ahok menyampaikan keinginannya untuk didukung oleh PDI-P dalam pertemuan itu.

Selain itu, kata dia, Ahok mengutarakan keinginannya untuk kembali berpasangan dengan Djarot.

“Di dalam kunjungan tersebut disampaikan harapan Pak Ahok untuk mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan,” kata Hasto.

Restu Mega

Usai pertemuan itu, Ahok mengaku sudah mendapatkan restu dari Megawati untuk berpasangan kembali dengan Djarot.

Menurut Ahok, ada kecenderungan dari Mega untuk mendukung bakal calon gubernur petahana.

"Bu Mega kan ada tiga opsi. Tapi Bu Mega lebih cenderung (usung) petahana," kata Ahok.

(Baca juga: "Semakin Kuat Sinyal PDI-P Akan Dukung Ahok")

Sementara itu, Hasto juga mengatakan bahwa PDI-P selalu melihat potensi petahana dalam setiap Pilkada.

Petahana, kata Hasto, akan selalu mendapatkan tempat prioritas. "DPP PDI-P partai memiliki mekanisme kelembagaan, bahwa gubernur dan wagub yang menjabat, yang mendapat dukungan dari PDI-P, tentu mendapat prioritas," ujar dia.

Sesuai dengan peraturan partai, DPP PDI-P akan melakukan evaluasi dan membuat parameter bagi para pasangan petahana yang pernah diusung PDI-P.

Menurut Hasto, hal tersebut dilakukan terhadap Ahok dan Djarot dalam proses pencarian bakal calon kepala daerah.

Sementara itu, Djarot juga mengakui ada indikasi kuat bahwa Ahok dan dia akan diusung kembali dalam Pilkada DKI 2017.

Terkait kinerja yang akan dievaluasi DPP PDI-P, Djarot pun merasa sudah berkinerja baik dengan Ahok sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengusung mereka berdua.

Menunggu rekomendasi

Meskipun sinyal dukungan PDI-P kepada Ahok dan Djarot sudah begitu kuat, PDI-P belum resmi menyatakan keputusannya.

Hasto menegaskan belum ada satu pun yang ditunjuk sebagai cagub dan cawagub DKI oleh PDI-P. Mekanisme partai, kata dia, masih terus berjalan.

Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira mengatakan, keputusan resmi ditandai dengan adanya rekomendasi tertulis dari DPP.

"Keputusan akan diambil pada momentum yang tepat dan ditandai dengan legalitas dokumen tentang rekomendasi calon," ujar Andreas.

(Baca juga: Pertemuan di DPP PDI-P atas Inisiatif Ahok dan Djarot)

Pada Kamis (18/8/2016), DPP PDI-P menggelar rapat tertutup di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro.

Meski demikian, Hasto membantah bahwa rapat tersebut digelar karena adanya pertemuan dengan Ahok pada hari sebelumnya.

Menurut Hasto, rapat tersebut hanya rapat rutin biasa. Kamis malam, isu mengenai deklarasi pengusungan Ahok dan Djarot di DPP PDI-P santer terdengar.

Rekomendasi tertulis dari PDI-P pun ditunggu-tunggu pada malam itu. Namun, tidak ada keputusan yang disampaikan PDI-P kepada awak media.

(Baca juga: Hasto: Ruang Komunikasi Semakin Baik Setelah Ahok Datang ke Kantor DPP PDI-P)

Pada pertemuan terakhir dengan awak media Kamis malam, Hasto memastikan keputusan memang belum akan diumumkan. Ia pun meminta semua pihak untuk bersabar.

"Kami pastikan jika kputusan belum bisa kita ambil hari ini terhadap DKI karena DKI puncak setelah kita menentukan daerah-daerah lain yang ikut Pilkada serentak," ujar Hasto.

Kompas TV PDIP Belum Umumkan Cagub di Pilkada DKI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Megapolitan
Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Megapolitan
Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Megapolitan
Polres Bogor Buat Aplikasi 'SKCK Goes To School' untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Polres Bogor Buat Aplikasi "SKCK Goes To School" untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Megapolitan
Depresi, Epy Kusnandar Tak Dihadirkan dalam Konferensi Pers Kasus Narkobanya

Depresi, Epy Kusnandar Tak Dihadirkan dalam Konferensi Pers Kasus Narkobanya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com