JAKARTA, KOMPAS.com - Warga apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, mengeluhkan kenaikan tarif air yang disosialisasikan Badan Pengelola pada Selasa (23/8/2016). Salah seorang warga, Alfin, geram karena pihak pengelola dinilai memeras warga.
Dalam SMS yang diterima Alfin, Selasa, disebutkan bahwa tarif air dinaikkan karena adanya kelangkaan air di PT Palyja.
"Air naik karena ada kelangkaan, dan kami disuruh membayar biaya kelangkaan air juga di luar itu yang katanya terjadi sejak Januari 2015," kata Alfin.
Pengumuman kenaikan itu menyebutkan bahwa karena kelangkaan pasokan air dari PT Palyja terus meningkat sejak Januari 2015, penghuni harus menanggung beban kenaikan Rp 11.486 per meter kubik efektif berlaku September 2016.
"Bulan Agustus lalu sudah ada kenaikan IPL (Iuran Pemeliharaan Lingkungan) dari Rp 2,4 juta per tahun jadi Rp 4,2 juta per tahun yang salah satu penyebabnya pengelola harus beli air karena air langka dari PAM," ujar Alfin.
Kenaikan IPL itu dibenarkan oleh pemilik kios yang berjualan makanan, Erma. Erma mengatakan belum mendengar soal kenaikan air. Ia pun kaget jika tarif air harus naik lagi.
"Lah kan sudah berapa bulan lalu IPL naik. Masa sih sekarang ada naik lagi?" katanya heran.
Penghuni lainnya, Windu, menuturkan aliran air di Kalibata City selama ini memang memadai dan tidak pernah mati. Namun selama dua tahun terakhir menanggung biaya tinggal yang terus naik. Ia tak pernah paham soal tata kelola air di Kalibata City.
"Ya mesti ada transparansi dulu dari manajemennya sih. Wong selama ini tata kelola air di Kalcit juga kami nggak pernah tahu gimana," ujarnya.
Kabar kelangkaan air ini belum diketahui oleh Lurah Rawajati, Rudi Budianto.
Rudi mengatakan Kalibata City dan gedung perkantoran maupun apartemen wajib menggunakan air dari Palyja. Namun ia belum mendengar adanya keluhan warga pengguna air Palyja lain soal kelangkaan.
"Kalau di Rawajati, Kalcit memang pakai PAM. Tapi di permukiman lebih banyak yang pakai jetpump atau sumur. Warga yang pakai air PAM belum ada tuh yang ngeluh airnya terganggu," kata Rudi.
Adapun pihak Badan Penglola disebut tidak ada di tempat ketika Kompas.com mencoba untuk mengonfirmasi.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.