Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Akan Deklarasi Ahok-Djarot, Sekjen PDI-P Bilang Tunggu Tanggal Mainnya

Kompas.com - 11/09/2016, 10:01 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hingga kini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) belum memutuskan sikapnya untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

PDI-P merupakan satu-satunya partai politik yang dapat mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sendiri.

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota pada Pasal 40 ayat (1), untuk mengusung calon kepala daerah, diperlukan minimal 20 persen kursi.

Dari 106 kursi DPRD DKI Jakarta, minimal 22 kursi untuk mengusung calon kepala daerah. Sementara itu, PDI-P memiliki 28 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Tak sedikit partai politik lain yang menunggu keputusan PDI-P. Beredar kabar, PDI-P akan mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung jelang pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI selesai.

"Jadi, memang belum diambil keputusan. DPP masih memberikan masukan-masukan kepada Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri)," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Sabtu (10/9/2016) malam.

Hanya saja, ia memastikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung PDI-P adalah yang terbaik. Selain itu, pasangan yang akan diusung PDI-P akan menjadikan Jakarta sebagai ibu kota yang membumi.

Selain itu, partai politik juga mempersiapkan kerja sama dengan berbagai organisasi dan lembaga. Seperti salah satu contohnya Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam rangka memerangi narkoba.

Kemudian, PDI-P juga bekerja sama dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk menampilkan wajah politik yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian, apakah PDI-P kembali akan mengusung petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok? Beredar kabar, PDI-P kembali mengusung pasangan Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Kalau dari Pak Ahok, kami menunggu. Masukan-masukan sudah disampaikan dan dalam momentum yang tepat. Ibu Ketua Umum akan mengambil keputusan," kata Hasto.

Tarik ulur serta misterinya keputusan PDI-P ini membuat banyak pihak lain berspekulasi. Salah satu contohnya politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai yang menyebut PDI-P akan mengumumkan deklarasi pasangan Ahok-Djarot pada Kamis (8/9/2016) atau Jumat (9/9/2016).

Namun, kenyataannya PDI-P belum juga mengumumkan sikap mereka.

"Politik ini akan ada muaranya ke sana sehingga tunggu saja tanggal mainnya," kata Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Megapolitan
Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Megapolitan
Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Megapolitan
Polres Bogor Buat Aplikasi 'SKCK Goes To School' untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Polres Bogor Buat Aplikasi "SKCK Goes To School" untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Megapolitan
Depresi, Epy Kusnandar Tak Dihadirkan dalam Konferensi Pers Kasus Narkobanya

Depresi, Epy Kusnandar Tak Dihadirkan dalam Konferensi Pers Kasus Narkobanya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com