JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menanggapi santai adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan Forum RT/RW di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (16/9/2016). Dia mengaku sudah mengenal pengurus RT/RW yang tergabung dalam forum tersebut.
"Ketua forumnya itu Ketua RW di Kebon Melati, saya pernah ngobrol sama mereka. Tapi istilah forum tidak dikenal di perda dan pergub, mereka kumpul-kumpul saja enggak apa-apa," kata Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum RT/RW untuk menolak kepemimpinan yang arogan. Alasan mereka berunjuk rasa berawal dari kewajiban melapor masalah melalui aplikasi Qlue.
Jika pengurus RT/RW tidak melapor Qlue tiga kali sehari, maka Pemprov DKI akan menghapus dana operasional. Djarot mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut.
"Biar saja seperti itu, gampang, kami ajari saja. Kalau anda tidak setuju dengan si A, si B, atau saya, ya jangan dipilih tanggal 15 Februari, begitu aja, kan enak," kata Djarot.
15 Februari 2017 yang dimaksud Djarot adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
Instruksi pelaporan melalui Qlue oleh Ketua RT/RW diatur dalam SK Gubernur Nomor 903 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW di DKI.
Forum RT/RW melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.
Mereka menolak penggunaan aplikasi Qlue sebagai dasar pemberian dana operasional. Tiap bulannya, Ketua RT mendapat insentif sebesar Rp 975.000, sedangkan ketua RW mendapat insentif sebesar Rp 1,2 juta.