Belanda Membantu Studi Kelayakan Pembangunan Port of Jakarta

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Belanda melalui pengelola Port of Rotterdam dipastikan membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membuat studi kelayakan Port of Jakarta.

Studi ini diperlukan sebagai dasar pengembangan dan pembangunan pelabuhan baru tersebut serta menjadi dokumen pendukung revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati, Kamis (22/9/2016), menuturkan, studi itu penting karena akan menjadi acuan untuk berlangsungnya pembangunan dan pengelolaan pelabuhan.

"Studi kelayakan itu nanti yang menunjukkan sejauh mana pelabuhan yang akan dibangun bermanfaat," ujar Tuty.

Menurut dia, dalam pertemuan terakhir antara Bappeda DKI Jakarta dan BUMD DKI yang diwakili PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dengan Pemerintah Belanda dan pengelola Port of Rotterdam, pekan lalu, sudah dibicarakan tentang ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan dalam studi kelayakan itu.

Pusat komersial

Pemprov DKI selain meminta studi tentang kajian bisnis atau usaha di pelabuhan juga hal-hal apa saja yang memungkinkan dikembangkan di pelabuhan. Itu penting karena Port of Jakarta direncanakan untuk dikembangkan sebagai pelabuhan yang terintegrasi, yaitu sebagai pelabuhan pusat (hub) yang terintegrasi dengan kawasan industri.

"Kami minta bantuan mereka dalam kajian bisnis untuk mengetahui apakah kita dapat mendorong pelabuhan menjadi pusat komersial, dan apabila menjadi pelabuhan yang terpadu dengan industri, industri apa yang paling layak," ujar Tuty.

Itu sebabnya, kata Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Satya Heragandhi, di pelabuhan yang direncanakan itu perlu dibahas juga lokasi-lokasi perumahan, industri, dan pergudangan.

"Pembahasan-pembahasan ini masih terus berlangsung. Masih panjang perjalanan," ujar Satya.

Tuty menambahkan, studi kelayakan itu nantinya akan dikerjakan Pemerintah Belanda. Hasil studi kelayakan pelabuhan direncanakan tuntas November dan akan dihibahkan kepada Pemprov DKI saat kunjungan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte.

"Pada intinya, Pemprov DKI akan menerima hibah berupa hasil studi. Setelah pembicaraan kami terakhir, Pemerintah Belanda yang berproses tender mencari konsultan sendiri," ujar Tuty.

Port of Jakarta sendiri, ujar Tuty, adalah pelabuhan baru yang akan dikembangkan di pulau-pulau reklamasi di ujung timur laut Jakarta, yakni Pulau O, P, dan Q. Pelabuhan itu juga diharapkan terpadu dengan Pulau N yang tengah dikembangkan PT Pelindo II.

"Ke depannya dalam pengelolaan pelabuhan akan ada joint venture antara Pemprov DKI yang diwakili Jakpro dan pemerintah pusat yang diwakili Pelindo II. Kerja sama dua pihak ini kemudian akan bisa bermitra dengan mitra strategis seperti pengelola Port of Rotterdam," ujar Tuty. (HLN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 23 September 2016, di halaman 28 dengan judul "Belanda Membantu Studi Kelayakan".