Ahok: Lo Mau "Ngoceh" Apa, Normalisasi Sungai Tak Bisa Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pemerintah tak bisa menunda pelaksanaan normalisasi sungai. Sehingga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus membebaskan lahan untuk kepentingan normalisasi sungai.

"Lo mau ngoceh apa, bagi saya normalisasi sungai itu enggak bisa ditunda. Pasti kami akan mindahin orang di sana (bantaran sungai), karena dia ngemplang sungai puluhan tahun," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Dia mengatakan, pembebasan lahan atau penertiban pemukiman dilakukan selama rusun yang disediakan Pemprov DKI Jakarta siap dan mencukupi bagi warga relokasi. Sama halnya seperti penertiban di kawasan Bukit Duri, Luar Batang, Pasar Ikan, Muara Angke, Muara Baru, dan lain-lain.

"Selama rusunnya siap, saya enggak peduli anda mau ngoceh apa pun. Lo mau ngoceh apa pun juga, kerja terus," kata Basuki.

Dalam rapat paripurna, Rabu (5/10/2016) kemarin, fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta Basuki menjelaskan besaran anggaran yang sudah dipakai untuk penertiban permukiman kumuh sepanjang tahun 2016.

Selain itu, penertiban permukiman dianggap sebagai kebijakan yang menimbulkan persoalan sosial, keamanan, dan ketertiban.

Partai Gerindra juga meminta Pemprov DKI Jakarta menunda penertiban permukiman warga hingga pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017, pada 15 Februari 2017. Tak hanya itu, Gerindra meminta Basuki menghentikan sementara alokasi anggaran penertiban permukiman kumuh kepada Satpol PP.

Basuki menegaskan tidak akan melakukan saran dari partai besutan Prabowo Subianto tersebut.

"Gerindra mana pernah sih ngajuin yang enggak beda," kata Basuki.