Program Jaminan Kesehatan dari Paslon Pilkada, Siapa yang Lebih Konkret?

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Kebijakan Sosial The Indonesian Institute Lola Amelia menilai visi misi jaminan kesehatan dari pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, masih belum konkret.

Program jaminan kesehatan yang dicantumkan pada visi dan misi pasangan calon itu menurutnya masih bersifat umum.

"Pasangan calon nomor satu kurang jelas atau konkrit dalam merumuskan visi misi yang berkaitan dengan jaminan kesehatan, jika dibandingkan dengan pasangan calon lain," kata Lola, Selasa (6/12/2016).

Hal itu ia sampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan The Indonesian Institute, di Gedung Pakarti Center, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan tema "Jakarta Sehat: Membedah Visi Misi Pemenuhan Jaminan Kesehatan Kandidat Gubernur DKI Jakarta".

Masalah jaminan kesehatan pasangan calon nomor pemilihan satu yang masih umum itu menurutnya mengenai peningkatan akses kesehatan untuk anak dan perempuan terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan dan publik. Kemudian meningkatkan indeks kebahagiaan warga Jakarta, dan lainnya.

Sementara program kesehatan dari pasangan calon nomor pemilihan dua Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, lanjut Lola, dielaborasi dengan cukup detail.

Misalnya, pasangan ini menyebut menjamin kesehatan bagi 100 persen warga dengan mekanisme BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas 3, dan mendorong keanggotaan BPJS warga melalui lurah dan Dinas Kesehatan, melalui kerja sama lurah dengan BPJS dan PTSP untuk memastikan seluruh perusahaan mendaftarkan pegawainya memiliki BPJS Pekerja Penerima Upah. Kemudian, pemberian BPJS PBI kepada bayi yang baru lahir.

"Melaksanakan program ketuk pintu layani dengan hati, dan lainnya," ujar Lola.

Sementara untuk pasangan nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, penjabaran jaminan kesehatan cakupannya masih perlu penjelasan. Misalnya dalam hal integrasi KJS dan KIS.

Pendapat senada diungkapkan Peneliti Perkumpulan Prakarsa Ria Fanggidae, yang menyatakan Agus-Sylvi menurutnya tidak spesifik menerangkan mengenai jaminan kesehatan.

"Calon nomor satu sepertinya agak terburu-buru, karena mungkin pencalonannya dadakan, isunya (soal kesehatan) masih general (umum)," ujar Ria. (Baca: Program Kesehatan Cagub-Cawagub DKI Orientasinya Hanya ke Faskes)

Sedangkan, Ahok-Djarot menurutnya bisa lebih detail dalam menjelaskan jaminan kesehatan karena merupakan pasangan incumbent.

"Kandidat kedua cukup detail tapi bisa dipahami karena dia incumbent dan pegang data. Kalau calon ketiga masih bisa dielaborate," ujar Ria.

Namun, secara keseluruhan, Ria menilai visi misi mengenai jaminan kesehatan dari setiap pasangan calon masih lemah. Perlu mempertajam dan menjelaskan lagi masalah target-target dan peningkatan yang ingin dicapai.

Sementara itu, Koordinator Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) Zumrotin K Susilo menilai, yang terkait jaminan kesehatan semua pasangan calon masih belum jelas. Karena, lanjut dia, hanya berbicara masalah peningkatan.

"Karena semua hanya (bicara) meningkat-meningkat enggak jelas gitu. Harusnya lebih jelas lagi, target sekian-sekian," ujar Zumrotin.

Dengan ada target, janji pasangan calon bisa dipegang warga Jakarta.

"Mungkin sekarang harus ditanyakan lebih detail ke calon gubernur tersebut supaya nantinya bagi kita warga Jakarta gampang nagih janjinya," ujar Zumrotin.