Majelis Hakim Tolak Nota Keberatan Penghadang Djarot di Kembangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim menolak nota keberatan (eksepsi) Naman Sanip, terdakwa yang diduga menghadang calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Ketua majelis hakim Masrizal menyatakan eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara.

"Satu, menolak eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut," ujar Masrizal di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jalan Letjen S Parman, Jakarta Barat, Kamis (15/12/2016).

Selain itu, majelis hakim memutuskan perkara dugaan penghadangan Djarot itu dilanjutkan. Majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membuktikan perkara tersebut.

"Dua, memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini," kata Masrizal.

Dalam sidang sebelumnya, Rabu (14/12/2016), Naman melalui penasihat hukumnya, Abdul Haris, menyampaikan tiga poin eksepsi. Pertama, Naman disebut murni melakukan teguran dan penyampaian aspirasi umat Islam terhadap Ahok.

Keputusan Naman tersebut dinilai sejalan dan dilindungi oleh UUD 1945, yakni kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang merupakan hak asasi manusia. Kedua, dakwaan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye itu dinilai tidak benar. (Baca: Jelang Sidang, Djarot Duduk dan Bersalaman dengan Terdakwa Penghadangnya)

Naman disebut tidak membenci Djarot. Namun, karena Djarot mendapatkan imbas karena menjadi cawagub yang berpasangan dengan cagub Basuki Tjahaja Purnama yang diduga menodakan agama.

Ketiga, dakwaan Naman sebagai komandan demo juga dinilai tidak benar. Buktinya, tidak ada kesepakatan apapun antara Naman dengan para pendemo yang menyatakan bahwa Naman adalah komandan demo.