Apa Perbedaan "Satu Jakarta" dengan "Jakarta One"?

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni memiliki program unggulan kartu "Satu Jakarta". Program ini sempat dipaparkan Sylviana saat debat publik perdana yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada Jumat (13/1/2017) malam.

Kartu "Satu Jakarta" itu disebut serupa dengan program unggulan Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Lalu apa perbedaan antara kartu "Satu Jakarta" dengan "Jakarta One"?

"Satu Jakarta. Bahasa Indonesia yang baik, Satu Jakarta," kata Sylviana kepada wartawan di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Senin (16/1/2017).

Dia menyebutkan, kartu "Satu Jakarta" bersifat multifungsi, mulai dari Kartu Jakarta Pintar (KJP), BPJS Kesehatan, kartu transjakarta, ATM, hingga data KTP. Dia berjanji akan merapatkan program itu lebih detail jika dirinya bersama Agus memenangi Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Enggak perlu repot-repot bawa kartu banyak-banyak. Satu kartu, tapi semua fungsi kartu ada di sana," kata Sylviana.

Sama halnya seperti kartu "Jakarta One", kartu "Satu Jakarta" juga dikendalikan oleh Bank DKI. Di sisi lain, dia menuding belum ada realisasi kartu "Jakarta One". Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta hanya meluncurkan dan memberitakan secara luas mengenai kartu "Jakarta One".

"Saya enggak mau lagi hanya launching-launching, tapi segera realisasikan itu. Karena ini untuk kepentingan masyarakat, jadi masyarakat enggak bingung," kata Sylviana.

Adapun kartu "Jakarta One" telah diluncurkan Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Juni 2016. Kartu "Jakarta One" adalah kartu multifungsi yang bisa digunakan untuk berbagai hal, mulai dari untuk sistem pembayaran saat naik angkutan umum hingga penyaluran kredit kepada pelaku usaha kecil menengah.

Warga dapat menggunakan kartu tersebut untuk berwisata ke Monumen Nasional (Monas), penyaluran bantuan ketika bencana, naik bus, dan lain-lain.

Melalui kartu Jakarta One, Pemprov DKI Jakarta dapat mengetahui arus kas dan penghasilan pelaku UMKM. Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta dapat menyalurkan kredit usaha rakyat bagi pelaku UMKM.