Pemprov DKI: Anggaran Rp 1 Miliar untuk RW Sudah Dikelola Kelurahan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Perencanaan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, anggaran penguatan RW dikelola pihak kelurahan. Tuty mengatakan hal ini karena pengelolaan APBD DKI tidak boleh dilakukan oleh yang bukan PNS.

"Kami anggarkan itu untuk penguatan RT, RW, LMK judulnya ada di kelurahan karena kan yang boleh mengelola anggaran itu kelurahan ya," ujar Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (8/2/2017).

Dalam data yang dikeluarkan Bappeda DKI telah dianggarkan sebesar Rp 2,88 triliun untuk pelaksanaan beberapa program di level RT, RW, dan komunitas. Anggaran penguatan RW sebesar Rp 1,055 miliar per RW.

Tuty mengatakan, anggaran Rp 1 miliar tersebut digunakan untuk berbagai macam kegiatan di level RW. Misalnya kegiatan PKK, posyandu, puskesmas, PPSU, dan jumantik yang dibuat untuk melayani warga di level RW.

"Artinya kami sudah ada aktivitas yang fokusnya di RW, tapi kami men-deliver-nya melalui mekanisme keuangan daerah," ujar Tuty.

Tuty juga mengatakan, program-program Pemprov DKI saat ini juga sudah banyak yang menyentuh warga. Dia mencontohkan program jumantik yang kini aktif berinteraksi dengan warga.

"Kayak di perumahan saya, jumantiknya top banget. Saya diomelin, enggak boleh tanam yang ada airnya, takut ada jentik. Itu kan benar-benar menyentuh warga," ujar Tuty. (Baca: Agus Nilai Tak Ada Alasan Meragukan Program Rp 1 Miliar Per RW)

Meski demikian, Tuty mengakui tidak semua RW menyerap anggaran tersebut 100 persen. Sebab, tidak semua RW di Jakarta membutuhkan dana APBD, contohnya RW di perumahan elite dan apartemen.

"Karena mereka memang enggak butuh dukungan APBD, tapi kami tetap buatkan berita acaranya," ujar Tuty.