Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkapan Kekhawatiran hingga Harapan atas Program Rp 1 Miliar Per RW

Kompas.com - 17/01/2017, 19:21 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Program bantuan dana pemberdayaan komunitas sebesar Rp 1 milliar per rukun warga (RW) yang diusung pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni menuai pro dan kontra di masyarakat.

Pendapat pro dan kontra juga diungkapkan sejumlah ketua RW di Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sebagai calon penerima dana Rp 1 miliar jika Agus-Sylvi terpilih.

Ketua RW 06 Kosasi menjadi salah satu ketua RW yang mendukung dan mengapresiasi program Rp 1 milliar tersebut. Pria berusia 60 tahun ini merasa anggaran itu akan memiliki banyak manfaat.

Meski begitu, dia khawatir program tersebut dapat disalahkangunakan. Jika diterapkan pun, Kosasi menilai harus melalui pengawasan yang ketat.

"Sekarang kalau namanya tukang pacul atau jenderal kalau punya kesempatan untuk mengambil uang lebih atau korupsi, ya siapa sih yang tidak mau," kata Kosasi sambil tertawa, saat ditemui Kompas.com, Selasa (17/01/2017).

Dia lalu mencontohkan penggunaan dana operasional RW yang diterima setiap tiga bulan sekali. Besarannya mencapai Rp 1,2 juta per bulan yang kalau diakumulasikan tiga bulan menjadi Rp 3,6 juta.

"Jangankan uang Rp 1 milliar, uang operasional RW saja, apa benar uang itu sudah digunakan sesuai dengan ketetapan gubernur," ujar Kosasi.

Pemikiran serupa juga diungkap Gunawan(70). Pria yang menjabat sebagai Ketua RW 10 di perumahan Green Garden, Kedoya Utara mengatakan, program Rp 1 milliar per RW berbahaya.

"Namanya kampanye. Tapi Itu uangnya rakyat, kalau tidak ada kontrol ketat bisa lari ke mana-mana," ujar Gunawan.

Lagipula, menurut Gunawan, dana untuk kebutuhan RW sudah terakomodasi melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan).

Forum yang berlangsung satu tahun sekali ini adalah wadah berkumpulnya semua RW di DKI Jakarta. Mereka akan berembuk untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan menentukan langkah penyelesaian masalah di setiap RW.

"Kalau hasil dari Musrenbang itu dikontrol langsung oleh kelurahan, jadi saya setuju. Kalau program Rp 1 milliarnya Agus-Sylvi saya tidak setuju," tutur Gunawan.

Lain cerita dengan Ketua RW 04 Sofwan Lutfie (49). Pria yang sudah menjadi RW selama 12 tahun ini menyambut positif program cagub-cawagub DKI nomor urut satu itu.

Menurut dia, bila gagasan itu sesuai dengan pagu atau plafon APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) DKI Jakarta dan diawasi dengan baik, maka tidak perlu dicemaskan lagi.

"Salah satu contoh kota Bandung. Dengan anggaran APBD yang lebih kecil saja bisa melaksanakannya dan hasilnya peningkatan di kota tersebut sekarang sangat signifikan," ucap Sofwan.

Halaman:


Terkini Lainnya

TikToker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

TikToker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

Megapolitan
Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Megapolitan
Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi 'Online' di Depok yang Jual Koin Slot lewat 'Live Streaming'

Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi "Online" di Depok yang Jual Koin Slot lewat "Live Streaming"

Megapolitan
Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Megapolitan
Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Megapolitan
Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Megapolitan
Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Megapolitan
Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Megapolitan
Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

Megapolitan
Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Megapolitan
Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Megapolitan
Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Megapolitan
Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com