DPRD DKI Kemungkinan Tolak Permohonan Tambahan Anggaran MRT

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, DPRD DKI Jakarta kemungkinan akan menolak pengajuan tambahan anggaran yang diminta PT MRT untuk perubahan pembangunan MRT jalur Selatan-Utara ditolak oleh .

PT MRT mengajukan tambahan biaya sebesar Rp 16 triliun untuk perubahan jalur MRT yang sebelumnya dari Bundaran HI-Kampung Bandan menjadi Bundarah HI-Ancol Timur.

Triwisaksana mengatakan, saat ini sudah ada transportasi commuter line yang dioperasikan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) sebagai moda transportasi dari dan ke wilayah itu.

Dia menilai, akan menjadi pemborosan jika kembali ada pembangunan transportasi dengan rute yang sama.

"Sudah ada commuter line, dari Jakarta Kota ke Ancol. Jadi pakai yang sudah ada. Kenapa harus mengeluarkan Rp 16 triliun untuk pembangunan MRT," ujar Triwisaksana, saat rapat dengan Pemprov DKI Jakarta, Selasa (7/3/2017).

(Baca: Jalur MRT Diperpanjang sampai Ancol Timur, Anggaran Bertambah Jadi Rp 38 Triliun)

Alasan lainnya, pemerintah pusat juga berencana membangun jalur light rail transit (LRT) dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Kemayoran, Jakarta Pusat.

Jalur itu beririsan dengan jalur Bundaran HI-Ancol Timur yang saat ini hendak dibangun sehingga jika pembangunan MRT masih terus dilakukan dinilai akan tumpang tindih.

Pembangunan MRT dari Bundaran HI-Ancol Timur, kata Triwisaksana, juga tidak diperlukan karena tak banyak warga yang menggunakan jalur tersebut sehingga tak perlu menyediakan terlalu banyak moda transportasi.

"Lalu kenapa ini distop sampai di Kampung Bandan, karena di utara itu nggak butuh banyak commuter. Kecuali menuju ke arah Selatan," ujar Triwisaksana.

(Baca: DPRD DKI Nilai Alasan Perpanjangan Jalur MRT Tak Logis)

PT MRT mengajukan penambahan pinjaman pembangunan MRT Jalur Bundaran HI-Ancol Timur sebesar Rp 16 triliun. Proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2021.