Membenahi Manajemen Transjakarta

Di halte-halte besar, seperti di Blok M, Senen, Harmoni, Kota, dan lainnya, jumlah petugas lebih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan.

Penempatan minimum tiga petugas di setiap halte itu bukan kesia-siaan, tapi sesuai dengan fungsi masing-masing. Petugas loket bertugas untuk melayani penjualan tiket kepada penumpang, baik untuk tiket perdana maupun isi ulang. 

Penjaga gate akan membantu penumpang untuk taping mengingat tidak semua penumpang transjakarta familier dengan model ticketing Transjakarta yang menggunakan teknologi, terutama untuk penumpang orang tua, anak-anak, atau mereka yang baru dari kampung/daerah. Mereka itu butuh bantuan dari petugas.

Petugas yang berjaga di halte kedatangan berfungsi untuk membantu mengarahkan atau mengatur jalannya (flow) penumpang yang turun/naik bus transjakarta. Ini juga penting karena tidak semua pengguna transjakarta mengenal flow perjalanan.

Namun, bila kita naik transjakarta sekarang, hampir di semua halte hanya ditemukan satu petugas saja. Petugas ini berfungsi melayani semua hal, dari penjualan/isi ulang tiket, menjaga gate, maupun membantu penumpang yang kebingungan mau menunggu atau mau pindah kendaraan.

Tentu saja model pelayanan yang seperti ini merupakan suatu kemunduran karena penumpang menjadi keropotan bila akan minta bantuan kepada petugas, sedangkan petugas pun akan pusing karena harus melayani banyak hal seorang diri saja.

Bayangkan bila penumpang ramai, banyak yang akan membeli/isi ulang tiket, serta minta bantuan untuk taping di gate, sementara  mereka yang akan masuk ke dalam  halte juga perlu bantuan, mana yang harus diutamakan lebih dulu?

Penempatan satu petugas dalam satu halte juga bentuk eksploitasi pekerja karena dengan begitu tidak memberikan kesempatan kepada petugas untuk beristirahat. Bagaimana jika si petugas perlu buang air kecil/besar –suatu kebutuhan yang manusiawi- sementara di halte hanya ada dia sendiri? Apakah dia harus menahan sampai penggantinya datang atau meninggalkan halte dalam kondisi kosong?  Keduanya itu jelas hal yang buruk semua.

Memaksa petugas menahan buang air besar/kecil sama saja menyiksa mereka, sementara mengosongkan halte tanpa petugas jelas merugikan penumpang.

Sulit dipahami keputusan Manajemen PT Transjakarta Jakarta (PT Transjakarta) selaku pengelola Transjakarta melakukan efisiensi seperti itu dengan mengorbankan pelayanan kepada penumpang.

Ini bertolak belakang dengan manajemen PT KCJ (Kereta Commuter Jabodetabek) yang justru menambah petugas di setiap stasiun, khusus hanya untuk menjaga gate guna membantu penumpang yang memerlukan bantuan pada saat masuk/keluar stasiun.

Sebelumnya, untuk membantu penumpang masuk/keluar stasiun dilayani oleh satpam, tetapi sekarang ditempatkan petugas khusus. Ini artinya, PT KCJ menyadari betul pentingnya peningkatan pelayanan kepada penumpang agar penumpang merasa nyaman dan cepat dalam bertransportasi.

Sebaliknya, PT Transjakarta dengan alasan efisiensi justru mengurangi jumlah petugas di halte, tetapi memasang iklan di media massa. Sungguh ini merupakan kebijakan yang tidak masuk di akal mengingat Transjakarta diharapkan menjadi transportasi andalan bagi Pemprov DKI Jakarta.

Sangat mungkin Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tidak mengetahui kondisi di lapangan yang memburuk ini.

Direksi PT Transjakarta juga tampaknya tidak tahu bahwa mereka itu bukan menjalankan institusi bisnis, tetapi menyelenggarakan layanan publik. Kalau berbinis memang untung rugi menjadi dasar utama untuk mengambil keputusan, tetapi dalam penyelengaraan layanan publik, yang utama dan pertama adalah memberikan kepuasan kepada publik.

Sangat mungkin dalam memberikan layanan yang bagus itu penyelenggara mengalami kerugian. Itulah sebabnya diperlukan adanya subsidi. Dan subsidi  dari Pemprov DKI Jakarta untuk PT Transjakarta sangat tinggi. Dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan.