Kata Sandiaga soal Hunian DP 1 Persen yang Diresmikan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan peletakan batu pertama pembangunan hunian vertikal murah bagi buruh dan pekerja di Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (27/4/2017).

Buruh yang ingin mendapatkan hunian murah itu cukup membayar down payment (DP) Rp 1 persen. Program ini dinilai mirip dengan rumah DP nol persen yang digagas pasangan cagub-cawagub DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Sandiaga saat dimintai tanggapan soal program ini, mengucapkan selamat kepada pemerintah pusat. Sebab, dirinya menilai banyak warga yang sudah menanti penyediaan rumah murah oleh pemerintah.

"Alhamdulillah. Ini memang yang dibutuhkan warga. Ada 300 ribu antrean hunian dengan harga terjangkau yang dibutuhkan di Jakarta," kata Sandiaga, saat ditemui di Posko Anies-Sandi di Melawai, Jakarta Selatan, Jumat (28/4/2017).

Baca: Jokowi Naksir Rusunami dengan DP 1 Persen

Menurut Sandiaga, pemerintah pusat dan Presiden melalui program tersebut telah menangkap yang dibutuhkan warga soal penyediaan rumah murah.

"Sekarang Pemerintah Pusat meluncurkam program yang sama, itu menurut saya suatu validasi bahwa apa yang diaspirasikan oleh masyarakat ditangkap Pak Presiden dan diluncurkan," ujar Sandiaga.

"Jadi saya ucapkan salut dan selamat kepada Pak Presiden. Ini betul-betul mendengar aspirasi rakyat dan menghadirkan solusi untuk rakyat," tambah Sandiaga.

Sementara itu, Sandiaga mengatakan program rumah DP nol persen yang ia gagas bersama cagub DKI pasangannya Anies Baswedan merupakan jawaban bagi warga Jakarta yang membutuhkan rumah murah.

"Rumah dengan DP nol merupakan jawaban bagi warga Jakarta yang menginginkan memiliki rumah, karena selama bertahun-tahun mereka mengontrak jadi pada saatnya mereka ingin naik kelas. Itu yang akan kami hadirkan," ujar Sandiaga.

Baca: Tak Ingin Rumah DP 1 Persen Dibeli Orang Kaya, Jokowi Gandeng Serikat Pekerja

Sandiaga tidak khawatir program DP nol persen yang digagas pihaknya akan berbenturan dengan aturan Bank Indonesia. Sebab menurut dia, jika merupakan program pemerintah daerah, hal tersebut diperbolehkan.

"Dan kita sudah punya legal opinion, sudah ada opini hukum dari firma hukum yang kredibel yang menyatakan ini bisa dilakukan. Dan tentunya sekarang sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan properti, perbankan, yang masuk dan menyatakan minatnya bergabung di program ini," ujar Sandiaga.