Sidang Buni Yani, Ini Respons Kuasa Hukum Ahok - Kompas.com

Sidang Buni Yani, Ini Respons Kuasa Hukum Ahok

Nibras Nada Nailufar
Kompas.com - 13/06/2017, 18:43 WIB
KOMPAS. com/DENDI RAMDHANI Buni Yani saat berorasi di depan massa pendukungnya di Pengadial Negeri Bandung, Selasan (13/6/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - I Wayan Sudirta, kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berharap Buni Yani bisa dibuktikan bersalah meski kliennya juga lebih dulu dihukum atas penodaan agama.

Kata Wayan, keadilan di mata Ahok tak hanya diperoleh melalui penegakan hukum.

"Nanti kita lihat lah (sidang Buni Yani), karena kalau bagi Pak Ahok, kebenaran, keadilan tidak hanya harus diperoleh lewat ruang pengadilan," kata Wayan ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (13/6/2017).

Wayan mengatakan Buni Yani tidak sepatutnya minta dibebaskan karena Ahok sudah dihukum. Sebab Ahok tidak merasa telah menodai agama seperti vonis yang dijatuhkan.

"Ahok tidak merasa bersalah, cuma dia mengalah. Harusnya karena Buni Yani yang sudah dijadikan tersangka, Ahok malah dibebaskan," kata Wayan.

Wayan meminta hakim tidak pilih kasih dalam menegakkan keadilan. Ia berharap kesalahan Buni Yani akan dibuktikan di pengadilan.

"Kebenaran dan keadilan akan tiba pada waktunya. Itu Tuhan yang ngatur lah. Entah kapan pasti datang keadilan itu. Nanti akan terbukti siapa yang benar siapa yang salah," ujar Wayan.

JPU mendakwa Buni Yani dengan dua pasal. Pertama, Pasal 32 ayat 1 junto Pasal 48 ayat 1 UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ia dinilai telah mengubah, merusak, dan menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain ataupun publik berupa video Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

Baca: Buni Yani: Pak Ahok Dipenjara, Seharusnya Kasus Saya Dihentikan

Buni Yani disebut telah memotong video tersebut secara signifikan hingga berdurasi 30 detik, dari menit ke 24 sampai menit 25 lalu mengunggahnya ke akun Facebook.

Buni juga dianggap melanggar Pasal 28 ayat 2 jo pasal 45 ayat 2 Undang-undang RI nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE) jo pasal 45 huruf A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19/2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11/2008.

Jaksa menerangkan, Buni Yani telah menghilangkan kata "pakai" dan menambahkan caption "Penistaan Terhadap Agama dengan penjelasan Pemilih Muslim serta kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik" dengan video ini tanpa seizin Diskominfo DKI Jakarta selaku pemilik rekaman.

Perbuatan Buni Yani dianggap menimbulkan kebencian atau permusuhan umat Islam Ahok yang beretnis (ras) Tionghoa dan beragama non-Islam (beragama Kristen).

Kata JPU, tambahan caption tersebut mengakibatkan adanya reaksi dari masyarakat, khususnya umat Islam yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan yang menjurus pada terganggunya kerukunan antar-umat beragama di Indonesia.

Kompas TV Buni Yani akan Ikuti Sidang Perdana

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisNibras Nada Nailufar
EditorFidel Ali
Komentar