Pengemudi GrabCar Minta Manajemen Hapus Larangan "Cancel" Order

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak pengemudi GrabCar menuntut agar PT Grab Indonesia menghapus kode etik yang diberlakukan pihak manajemen.

Perwakilan pengemudi GrabCar, Nur Adim, mengatakan bahwa kode etik tersebut merugikan pihak pengemudi.

(Baca juga: Ini Sejumlah Tuntutan Pengemudi GrabCar kepada PT Grab Indonesia)

Adim mengatakan, kode etik yang dimaksud salah satunya tidak diperbolehkannya pengemudi membatalkan pesanan penumpang.

Jika tidak, menurut dia, pengemudi akan mendapatkan sanksi berupa pemotongan saldo oleh manajemen Grab Indonesia. Potongan itu dimulai dari Rp 100.000 hingga Rp 750.000.

"Contohnya dia melakukan (melanggar) kode etik, enggak boleh meng-cancel penumpang. Ini langsung kena kode etik yang langsung dipotong," ujar Adim usai unjuk rasa di depan Kantor PT Grab Indonesia di Pademangan, Selasa (4/7/2017).

Ia pun meminta agar manajemen Grab Indonesia melibatkan para pengemudi dalam penyusunan peraturan. Dengan demikian, diharapkan tidak ada pihak yang akan dirugikan.

"Kami ingin PT Grab Indonesia untuk melibatkan driver dalam membuat peraturan dan ketentuan agar tidak merugikan sebelah pihak," ujar Adim.

Sebelumnya, Adim menyebut ada 3.500 pengemudi GrabCar se-Jabodetabek yang di-suspend sejak 19 Juni hingga 4 Juli.

Sementara itu, menurut pihak manajemen Grab Indonesia, driver GrabCar yang di-suspend jauh lebih sedikit dibanding yang disebutkan pengemudi.

Grab Indonesia mengatakan, pemutusan kemitraan dilakukan karena para pengemudi melakukan kecurangan.

(Baca juga: Pengemudi GrabCar Minta Grab Indonesia Tunjukan Bukti Kecurangan yang Dituduhkan)