Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Berpihak pada Pengusaha Kecil, Sandi Kaji Ulang Lelang Konsolidasi di Era Ahok

Kompas.com - 24/10/2017, 12:12 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan mengkaji ulang lelang konsolidasi yang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Alasannya, lelang konsolidasi tidak berpihak pada pengusaha kecil. Menurut dia, banyak pengusaha kecil yang mengeluhkan lelang konsolidasi karena tidak bisa ikut berpartisipasi. 

"Jadi kami sekarang lagi me-review ulang bagaimana ketentuan-ketentuan itu dan agar bisa berpihak kepada usaha kecil dan usaha menengah," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (23/10/2017) malam.

Berkaca dari negara-negara lain di dunia, Sandi menyebut perusahaan besar pemenang lelang konsolidasi banyak menjual kembali kontrak mereka kepada perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan kecil itu dibayar lebih murah sehingga merugikan mereka.

Baca juga : Sandiaga Sebut Lelang Konsolidasi Tak Berpihak pada Pengusaha Kecil

"Akhirnya yang mendapatkan ini hanya perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya men-subcontacting ke perusahaan-perusahaan kecil lagi dengan bayaran yang lebih rendah, dengan jangka pembayaran yang lebih lama," kata dia.

Sandi menegaskan, lelang yang akan diterapkan Sandi selama memimpin Ibu Kota bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah lelang yang berpihak pada pengusaha kecil. Lelang juga akan mengedepankan prinsip yang transparan dan akuntabel.

"Komitmen kami adalah tetap untuk menjaga governance dan agar proses pelelangan, proses pengadaan di Pemprov, itu tetap dalam kategori transparan, akuntabel, dan jauh dari praktik-praktik koruptif," ucap Sandi.

Lelang konsolidasi mulai diterapkan pada proyek-proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2016 di masa kepemimpinan Ahok.

Baca juga : Djarot Banggakan Lelang Konsolidasi yang Dikritik Sandiaga

Melalui sistem itu, lelang terhadap proyek pembangunan tidak lagi dilakukan dalam skala kecil, tapi harus skala besar dengan cara menggabungkan beberapa kegiatan proyek.

Menurut Ahok, penerapan lelang konsolidasi dimaksudkan agar pengerjaan pembangunan tidak dilaksanakan oleh perusahaan kecil yang dinilainya abal-abal.

Karena itu, hanya perusahaan besar yang dapat mengikuti lelang. Ahok menilai pengontrolan pengerjaan akan lebih mudah dilakukan terhadap perusahaan berskala besar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Prabowo-Gibran Belum Dilantik, Pedagang Pigura: Belum Berani Jual, Presidennya Masih Jokowi

Prabowo-Gibran Belum Dilantik, Pedagang Pigura: Belum Berani Jual, Presidennya Masih Jokowi

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Sendiri Pakai Senpi

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Sendiri Pakai Senpi

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi Online di Jakbar, Leher Sopir Dijerat dan Ditusuk

2 Pria Rampok Taksi Online di Jakbar, Leher Sopir Dijerat dan Ditusuk

Megapolitan
Polisi Periksa Kejiwaan Orangtua yang Buang Bayi ke KBB Tanah Abang

Polisi Periksa Kejiwaan Orangtua yang Buang Bayi ke KBB Tanah Abang

Megapolitan
Golkar Buka Peluang Lanjutkan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada DKI 2024

Golkar Buka Peluang Lanjutkan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Di Tanah Tinggi Hampir Mustahil Menyuruh Anak Tidur Pukul 10 Malam untuk Cegah Tawuran

Di Tanah Tinggi Hampir Mustahil Menyuruh Anak Tidur Pukul 10 Malam untuk Cegah Tawuran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com